Terindikasi pungli, Warga Desa Telogorejo Batanghari Lamtim keluhkan tingginya biaya PTSL

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Timur – PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.Selain itu ada aturan tentang biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Sesuai Keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017.Khusus kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Namun lain halnya, Ws (35) warga desa Telogorejo Batanghari Lampung Timur mengeluh akibat besaran biaya pembuatan PTSL.

“Kami dimintai uang Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) oleh panitia desa untuk pembuatan PTSL. Biaya itu terlalu besar dan sangat membebani kami sebagai warga kecil.Apalagi saat ini zaman susah pak,” ungkap Ws.

Terkait hal tersebut awak media menemui Ibnu Santoso selaku Irban III dari Kantor Inspektorat Kab.Lampung Timur mengatakan bahwa tidak mempermasalahkan penarikan biaya pembuatan sertifikat yang melebihi aturan.

“Biaya dari Kementrian Rp 200.000, tapi dalam aturan SKB tiga menteri masih dirasa kurang atau belum mengcover, masih bisa ditambah melalui APBD, jika belum mencukupi bisa melalui swakelola. Adanya penarikan biaya sebesar Rp.500.000 oleh panitia pokmas di Desa Sumber Rejo dan Desa Telogorejo Batanghari Kabupaten Lampung Timur akan dipelajari,” ujar Ibnu pada awak media, Senin (5/10/2020).

Ditambahkannya,bahwa akan berkoordinasi dinas terkait dan mengkroscek kebenarannya.Mengingat biaya tersebut sangat membebani masyarakat ditengah wabah Covid-19.

“Prinsipnya dari kami, intinya ada musyawarah memenuhi atau tidak nanti ada analisis sendiri.Apalagi saat ini masih Corona.Saat ini kita fokus menyelesaikan satu persatu atau kis perkis masalah PTSL. Kami sarankan agar ke BPN supaya lebih valid. Kita juga akan berkoordinasi dengan PMD dan Camat serta instansi terkait pelangaran adanya penarikan melebihi aturan.Jika sudah sampai di tahap pengaduan, sesuai aturan PP 12 tahun 2017 tentang pengaduan nanti baru bisa di tindak lanjuti dan diperiksa. Jika hanya sebatas pemberitaan belum bisa, karena belum memenuhi unsur tentang pengaduan dan pengawasan,” tambahnya.

Secara terpisah, Fika selaku Ketua panitia program PTSL dari Kantor Pertanahan Nasional Kab.Lampung Timur,mengungkapkan tentang aturan dan prosedur serta biaya pembuatan sertifikat.

“Begini mas, jika ada oknum Kepala Desa maupun Pokmas yang menarik anggaran lebih dari ketentuan sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah ), tentu saja sudah melanggar aturan,” ungkap Fika.

Pada kesempatan itu Fika juga mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai panitia program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Lampung Timur adalah menggantikan seseorang.

 

 

Sumber Media Online Bongkar Post

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *