Dugaan “Pungli” di PU Medan, kutip uang tanpa arahan pimpinan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Sidang lanjutan perkara “Pungli” terdakwa Nusiruan, digelar dengan agenda mendengar keterangan dua Staf  dan dua Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas PU Kota Medan.

Dalam persidangan virtual di ruang Cakra-4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (8/10/2020), keempat saksi menjelas tentang proses pengutipan uang  melalui para mandor.

Saksi yang dihadirkan JPU Christian Sinulingga antara lain, Amsyahruddin Noor selaku Kasubag UPT Belawan dan Dody Faisal Hasibuan selaku Kasubag Kepegawaian Dinas PU Kota Medan.

Dalam persidangan tipikor dipimpin hakim ketua Mian Muthe yang dihadiri T. Vina, selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa ini, kedua saksi memastikan tidak ada rekomendasi untuk melakukan pengutipan uang para PHL.

“Pastinya, tidak ada rekomendasi mengutip dana kepada PHL. Saya pastikan itu,” tegas Faisal Hasibuan.

Kemudian saksi Amsyahruddin Noor menerangkan, kasus terdakwa Nasiruan sempat menjadi buah bibir karena terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepolisian.

“Dari rumor yang berkembang, disebut-sebut terdakwa  melakukan pengutipan  liar terhadap sejumlah PHL,” jelas Amsyahruddin.

Sedangkan dua saksi PHL, Benny Setiawan dan Iswandi Maulana Dinata menjelaskan tentang adanya pemotongan uang ketika menerima rapel honor tiga bulan.

Perlu diingat, dalam dakwaan  disebutkan, Nusiruan ST (53),  Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Utara, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, didakwa secara tanpa hak mengutip uang para pekerja honor Dinas PU Kota Medan.

Terkait dengan itu, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengamankan terdakwa dari ruangannya, Senin 13 April 2020, berikut barang bukti uang yang dikumpulkan dari para honorer.

Disebutkan, terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan untuk  menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum,  menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang.

Terdakwa  diancam Pasal 12 huruf e  UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 200 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *