DPP LPRI, Dukung UU Cipta Kerja

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPP LPRI) yang juga pendiri Garda Bela Negara Nasiona (GBNN)  Syarifuddin Tahir SE.,ST.,MM, menanggapi aksi penolakan UU Cipta kerja oleh Mahasiswa dan Buruh.

“Menyampaikan pendapat memang hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, namun hal itu tetap harus mengikuti aturan yang benar dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya, apalagi di tengan pandemi Covid-19 saat ini,” ujarnya. Sabtu, (10/102020)

Lanjutnya,”Dalam menyampaikan pendapat harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan, dengan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19, menjaga akhlakul karimah, menghindari dari tindakan-tindakan yang melanggar agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan waspada terhadap adu domba antar masyarakat, termasuk antara masyarakat dan aparat,” papar Bung Syarif panggilan akrabnya.

Bung Syarif meminta DPP LPRI, semua pihak tidak menyebarkan informasi terkait UU Cipta Kerja yang belum tentu kebenarannya. Kalau tidak puas bisa di tempuh di MK dengan melakukan uji materiil, dan biarkan para pakar hukum yang masih banyak ngotot di luar bisa menunjukkan kepintarannya untuk membela hak-hak buruh yang belum di masukkan dalam UU Cipta Kerja ini atau yang dirasakan ada pasal-pasal yang dianggap menganjal.

“Kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan aparat keamanan lainnya yang bertugas mengawal kegiatan demonstrasi ini diharapkan bisa mengedepankan sikap profesionalisme dan humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta membuka ruang dialog kepada peserta demonstrasi dan menghindari tindakan kekerasan, karena bagaimana pun mereka semua adik-adikkita sebangsa, setanah air, jangan ada pukul memukul, karena mereka punya hak menyampaikan pendapat atau mendengar aspirasi mereka juga,” terang Bung Syarif

“Semua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, tidak menyebarkan informasi, berita, dan gambar yang tidak benar (hoax), serta tidak mengadu domba masyarakat untuk tujuan tertentu yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” imbuhnya.

Dan untuk adik2 yang melakukan demo harus lebih menahan diri dan jangan ada anarkis dan merusak fasilitas negara,bagaimanapun semua itu di bangun dengan uang rakyat juga…kalian mahasiswa adalah penerus bangsa ini,jangan muda terpancing dan di adu domba oleh orang2 yang ingin merusak bangsa ini berikan masukan yang bijak kepada pemerintah.ingat nasib bangsa ini ada di tangan kalian mahasiswa sebagai penerus estafe kepemimpinan bangsa ini kedepan.

RUU Omnibus Law merupakan gebrakan luar biasa untuk memangkas birokrasi, namun harus tetap dilihat dampaknya bagi lingkungan, UU Cipta Kerja pada prinsipnya bagus untuk memangkas pungli dan birokrasi yang berbelit-belit, tapi jangan sampai UU ini menjadi surga bagi investor, tapi jadi bencana bagi lingkungan hidup, pesan Bung Syarif

“Hadirnya RUU Omnibus Law menjadi jawaban untuk mendorong iklim investasi, namun harus hati-hati betul, harus ada keseimbangan, saya juga setuju dengan penyederhanaan perizinan, namun harusnya penegakan hukum tambah kuat,” tutupnya.

 

 

Pewarta : Desy

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *