APK Petahana tidak ditertibkan, BAWASLU Humbang Hasundutan terkesan berpihak

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Humbahas Sumut – Sampai hari ke 5 lima masa kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunakan program pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan masih ada dan APK Paslon yang tidak sesuai desain dan di cetak KPU Humbang Hasundutan masih bertebaran diberbagi tempat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Padahal Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor kembali mencalokan diri menjadi cakon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Periode 2020-2025 berpasangan dengan Oloan Paniaran Nababan.

Berbagai APK yang dipasang sebelum penetapan calon dan juga APK yang menggunakan program pemerintah daerah Humbang Hasundutan, sampai berita ini diterbitkan belum diturunkan/ditertibkan Bawaslu Humbang Hasundutan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Seharusnya APK tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurm Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikoya dan Wakil Walikota, Pasal 70 ayat 4 dan ayat 5 sudah diturunkan.

PKPU tersebut mengamanahkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye dan Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Ketua Bawaslu Humbang Hasundutan Henri Wesli Pasaribu, S.Th ketika diminta tanggapannya terkait penertiban APK Paslon mengatakan mereka telah menyurati Paslon tanggal, 28 September 2020, yang tembusannya disampaikan ke KPU Humbahas, Polres Humbahas dan Kepala Satuan polisi Pamong praja, dan surat kedua disampaikan pada tgl. 29 September 2020.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Drs. Edy Hasiholan Sinaga, M.Si sebagai, ketika dikonfirmasi rabu, 29/09 menyatakan pihaknya tidak bisa serta merta membersihkan APK Bupati yang mencalonkan kembali, kami masih menunggu surat dari Bawaslu Humbang Hasundutan, Sampai saat ini belum ada surat dari Bawaslu untuk menurunkan atau menertibkan APK tersebut.

Nelson Simamora, S.Hut Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 ketika diminta tanggapannya menyangkan adanya pembiaran APK Bupati tersebut, seharusnya paling lambat satu hari sebelum memasuki Tahapan Kampanye Bawaslu Humbang Hasundutan sudah menyurati Pasangan calon tersebut, dan sudah berkoordinasi dan berkirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk menurunkan APK-APK Calon Bupati yang menggunakan program pemerintah Humbang Hasundutan dan APK diluar yang dicetak dan disetujui KPU Humbang Hasundutan.

Keterlambatan surat dari Bawaslu Humbang Hasundutan ke pihak terkait mengenai Penertiban APK menunjukkan adanya keberpihakan Bawaslu Humbang Hasundutan, membiarkan APK-APK Bupati yang menggunakan Program pemerintah berdiri selama 5 hari. Ini akan mempengaruhi warga yang akan menjatuhkan pilihan pada tanggal, 9 Desember Nanti, coba bayangkan berapa banyak warga yang terpengaruh karena melihat APK-APK tersebut, ujarnya.

Nelson Simamora menambahkan agar Bawaslu Humbang Hasundutan tegas dalam menegakan aturan, khususnya tentang Kampanye, yang melanggar harus diberi Sanksi sesuai amanah perundang-undangan, jangan mendiamkan pelanggaran terjadi, harus dilakukan tindakan, terutama pencegahan agar hal yang sama tidak terjadi pada tahapan-tahapan berikutnya, mengakhiri.

Salah satu pendukung Kolom kosong Arnold Lumban Gaol, ketika dikonfirmasi tanggapannya menyayangkan lambatnya Bawaslu Humbang Hasundutan melakukan tindakan bahkan memberi sanksi kepada Pasangan calon tersebut, padahal di beberapa titik bahan sosialisasi Kolom Kosong ada yang dibuka dan diturunkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti di kendaran roda tiga Becak di Doloksanggul dan Panitia Pengawas Pemilihan di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung, pengrusakan alat peraga tersebut harus dibuat Bawaslu Humbang Hasundutan jadi temuan, kami menunggu penyelesain Bawaslu Humbang Hasundutan terkait kasus tersebut.

Dari awal memang kita menilai ada indikasi keberpihakan penyelenggara khususnya Bawaslu Humbang Hasundutan terhadap Bupati yang mencalonkan kembali, banyak program-program pemerintah yang dijadikan jadi alat kampanye, tetapi tidak dijadikan temuan oleh Bawaslu Humbang Hasundutan. Bawaslu harus tegas terhadap aturan Hukum ujarnya.

 

 

Pewarta : FP

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *