Abah Anton : Gubernur ikut tolak UU Cipta Kerja itu Insubordinasi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Disyahkannya Omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang diinisiasi pemerintah oleh DPR RI memicu aksi unjuk rasa diberbagai wilayah. Mulai dari Buruh hingga mahasiswa turun ke Jalan menyuarakan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja yang pembahasannya dinilai cepat dan hanya menguntungkan pemodal.

Atas aksi penolakan tersebut, beberapa kepala daerah pun merespons. Setidaknya ada Lima Gubernur yang menegatakan akan menampung aspirasi para pendemo dan akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan Adanya beberapa Gubernur yang ikut menolak disyahkannya UU Omnibus Law, menurut Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N. atau yang biasa disapa Abah Anton,”Kalau dalam militer tindakan tersebut sudah termasuk dalam Insubordinasi atau pembangkangan melawan atasan yang sudah bisa dikenakan hukuman Disiplin,” ujarnya, Kamis (15/10).

Mejadi Gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Apapun juga yang sudah jadi keputusan pemerintah pusat harus didukung penuh oleh pemerintah daerah sampai dengan tingkat terbawah, bahkan sampai dengan ketingkat RT, tegas Abah Anton.

Lanjutnya, Apalagi Omnibus Law ini adalah sebuah UU yang mekanismenya sudah sesuai dengan Konstitusi. Masa harus goyah hanya denga alasan menampung aspirasi sekelompok massa yang belum punya kekuatan secara konstitusional.

Hal ini menunjukan bahwa tingkat Loyalitas seorang kepala daerah saya nilai sangat rendah. Lebih memilih comunitas lain dari pada loyalitas kepada seorang pimpinanya sendiri yakni Presiden.

Apalagi yang bersangkutan tahu persis bahwa dibalik semua ini ada kekuatan politik lain yang bermain yang nota bene merupakan oposan anti pemerintah yang selama ini sering merongrong pemerintah dan selalu bikin gaduh.

Dengan kejadian tersebu perlu dipertanyakan loyalitas para kepala daerah yang mendukung para pendemo dalam bentuk apapun.

Dalam kepemimpinan memang diperlukan staf atau bawahan yang pintar dan profesional tapi yang lebih diperlukan lagi adalah orang yang Setia, Loyal, Berdedikasi dan Militan, tapi bukan dalam arti orang-orang yang ABS (Asal Bapak Senang), karena dalam mengelola Negara ini perlu harmoni dan sinergitas yang tinggi.

Apabila Pusat tidak sejalan dengan daerah, maka akan hancurlah sistem yang selama ini dibangun, jangan kan ditingkat pusat, bila propinsi saja tidak didukung oleh salah satu Bupatinya secara terang-terangan, hal tersebut akan sangat berdampak pada roda organisasi di tingkat Provinsi.

Dengan adanya kejadian ini perlu dijadikan pembelajaran dan evaluasi, kalau perlu adanya teguran keras, bahwa kepala daerah bukanlah seorang Raja yang bisa seenaknya saja atau semaunya sendiri dalam mengambil satu keputusan, tapi perlu sinergitas yang tinggi, perlu adanya koordinasi yang baik dan cepat antara pusat dan daerah.

Karena sekali lagi, Negara ini bisa maju, bisa berjalan dengan maximal bila adanya sinergitas yang Harmoni dalam segala aspek, tidak semau gue, semau-maunya sendiri, kalau tidak ingin negara ini pecah Patojaiyah dan jadi Pabaliut, pungkasnya.

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *