LASKAR : Satpol PP Kota Langsa jangan suka “Gertak Sambal”

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kota Langsa – Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR),Teuku Indra Yoesdiansyah,SKM,SH mengatakan jika Satpol PP Kota Langsa sudah beberapa kali mengirimkan suratnya ke Hutan Manggrove kepada kliennya PT.Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE) dengan membawa personilnya beberapa orang yang seakan-akan mau memberikan shock therapy kepada klien LASKAR tersebut ucapnya.

Ketum LASKAR mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh team kuasa Hukum PKLE sudah berada di Kota Langsa menunggu ancaman eksekusi hutan mangrove tersebut dari pengelolaan kliennya PT.PKLE, “Kami team kuasa hukum PT.PKLE sudah di sini(Kota Langsa), kapan Satpol PP Kota Langsa berani eksekusi klien kami itu, jangan kebanyakkan kirem surat dengan kata-kata ancaman jika klien kami akan di gusur paksalah, coba lakukan terus eksekusinya jika berani melawan hukum, jangan banyak kirem surat aja nggak habis-habisnya dengan bahasa ancaman “akan melakukan Pengosongan area tersebut secara paksa” akan tetapi sampai saat ini tidak berani melakukannya, atau mungkin mereka hanya “gertak sambal” aja dikarenakan Satpol PP Kota Langsa menyadari jika dirinya ibarat “mereka seorang cowboy yang tidak memiliki kuda dan senjata” terhadap permasalahan ini alias bukan tupoksi kerja dan wewenangnya ungkap Ketum LASKAR sambil tersenyum penuh makna.

Ketum LASKAR meminta kepada Walikota Langsa yang telah menyurati Satpol PPnya agar lebih banyak lagi mempelajari secara hukum permasalahan kliennya itu dikarenakan masalah ini jangan menjadi “pembelajaran hukum yang buruk untuk masyarakat dan regenarasi Aceh khususnya di Kota Langsa” ujarnya.

Masih ucap Teuku Indra Yoesdiansyah,SKM,SH apabila Walikota Langsa melalui Satpol PP nya seakan terlalu memaksakan “nafsunya” untuk menggusur secara paksa klien kami PT.PKLE dan jika itu terjadi maka kami kuasa hukumnya akan melaporkan Walikota Kota Langsa bersama Satpol PPnya ke Polda Aceh, dikarenakan Walikota Kota Langsa melalui Dinas Satpol PPnya tidak berhak mengeksekusi klien kami dari hutan mangrove yang dikelolanya selama ini berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati bersama dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ini masalah Perdata dan klien kami telah memasukkan gugatannya mengenai dugaan telah dilakukannya wan prestasi oleh PT. Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) terhadap PT. PKLE ke Pengadilan Negeri (PN) Kota langsa pada hari ini tgl. 16/10/2020, dikarenakan harapan klien kami akan diselesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat oleh mitra kerjanya yaitu PT. PEKOLA tak kunjung tiba dan mengenai gugatan kami di PTUN terhadap proses lelang pengelolaan hutan Manggrove masih terus bergulir sampai saat ini.

Ketua Umum LASKAR meminta kepada Walikota Langsa dan Dinas Satpol PPnya untuk jangan terlalu “lebay dan over acting” dengan surat-suratnya yang dikiremkan ke klien kami PT.PKLE tutup Teuku Indra yang akrab dipanggil Popoen ini kepada awak media.

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *