Diduga mutasi ASN Sekwan atas intervensi Ketua DPRD Mimika, Legislator Saleh Alhamid angkat bicara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Salah satu anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid mengkritisi dugaan keterlibatan ketua DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng dalam proses mutasi sejumlah pegawai aparatur sipil negara ASN pada Kesektariatan Dewan DPRD Mimika, Papua.

Wakil Rakyat asal Partai Hanura ini dalam keterangan pers mengatakan, mutasi terhadap sejumlah ASN itu diketahui berawal dari adanya Surat Rekomendasi yang dilayangkan oleh ketua DPRD Mimika dan dirinya menganggap sebagai intervensi sehingga dikategorikan pelanggaran regulasi.

Saleh menuturkan, seyogyanya proses mutasi ASN tidak bisa diintervensi oleh anggota maupun ketua DPRD karena sedang memegang jabatan politik.

“Ini sudah menyalahi tugas dan wewenang. Seorang ketua DPRD dari Partai politik bukan untuk mengurusi ASN. Kalau memang bisa, maka saya anggota DPR juga bisa mengajukan ke bupati untuk memindahkan ASN yang tidak saya sukai,” kata Saleh Alhamid kepada wartawan di kediamanya, Sabtu, (17/10/20) malam.

Dijelaskan, berdasarkan pengakuan dari Sekretaris Dewan (Sekwan) kepadanya bahwa, kronologi mutasi itu berawal dari adanya dugaan sabotase panduan acara, yang diduga dilakukan oleh Staf Setwan, pada saat Sidang Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2019 beberapa waktu lalu dan menuai beberapa kali skorsing.

Atas dugaan sabotase itu, ketua DPRD, Roby Kamaniel Omaleng memerintahkan untuk dilakukan pengusulan mutasi terhadap sejumlah ASN dan tenaga Honorer, termasuk anaknya.

“Seharusnya Sekwan koordinasi dan meminta petunjuk dari bupati selaku pembina ASN. Selain itu, Sekwan harus mengetahui kinerja dari anak buahnya, apakah patut untuk dimutasi atau tidak,” terangnya.

Menurutnya, Ia sama sekali tidak menyoal anaknya yang turut bersama pegawai ASN lainya dipindahkan. Namun menyoal karena atas intervensi dari seorang ketua DPRD terhadap pegawai ASN dengan alasan Sabotase.

Olehnya itu, dirinya menyarankan dan mendukung sang anak Syorah Saleh untuk mengadukan ke pihak berwajib dengan laporan dugaan pencemaran nama baik dan dugaan pemalsuan dokumen di Polres Mimika.

“Anak saya (Syohrah Saleh) dipindahkan tanpa memegang SK (surat keputusan) dari bupati dan hak-haknya sudah tidak diterima di Sekretariat DPRD lagi. Ini adalah hal yang amburadul yang terjadi di depan mata saya,” ujarnya.

Dirinya dengan tegas meminta pihak terkait untuk segera menyerahkan SK Mutasi sejumlah pegawai ASN termasuk anaknya itu untuk mengetahui secara pasti siapa yang menandatangani.

Saleh kemudian menyatakan, dirinya akan melanjutkan permasalahan yang dianggap menjadi potret di Kabupaten Mimika ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi ASN (KASN) untuk ditindaklanjuti.

“Saya akan bawa kebobrokan ini ke Kemendagri dan KASN. Dan bukan ini saja. Ini cuma salah satu potret kebobrokan di Timika, ada juga beberapa potret masalah lainya terkait proses mutasi ASN di lingkup pemkab mimika,” beber Saleh.

Dirinya mengutarakan, salah satu yang turut dipersoalkan adalah terkait status Staff Ahli pada Sekretariat Dewan Mimika.

“Mulai dari proses pengangkatan Staff Ahli Sekwan yang dianggap tidak sesuai regulasi hingga gaji dan insentif mereka yang melebihi anggota DPRD Mimika. Saya akan ungkap di Pusat,” pungkasnya.

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *