Ketua LSM SANRA DPW Banten pertanyakan Bansos Covid-19 dari Provinsi dan Kabupaten

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi.

Pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai respons adanya pandemi Covid-19 akan diperpanjang hingga Desember 2020. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai.

Ada empat jenis bansos yang ditunjuk untuk masyarakat yang dibagi sesuai data yaitu, Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Dana Desa.

Untuk sebagian warga masyarakat indonesia umumnya dan untuk Banten khusunya yang datanya mendapatkan dari Pusat sudah sampai 7 kali.

Tapi yang menjadi pertanyaan sebagian masyarakat yang mendapatkan bansos yang dari provinsi Banten yang jumlahnya Rp.500.000 ini baru hanya sekali mendapatkan,yang dimana pengucurannya melalui bank BRI.

Royen Siregar, Ketua LSM SANRA (Sayap Amanah Nusantara) DPW Banten

Hal ini diungkapkan Royen Siregar, Ketua LSM SANRA (Sayap Amanah Nusantara) DPW Banten yang menyoroti dan mempertanyakan apakah masayarakat yang mendapatkan Bansos akibat covid-19 ini hanya sekali saja, sedangkan masyarakat yang mendapatkan dari pemerintah pusat sudah pencairan yang ke-6 bahkan ke-7. ujarnya Minggu (18/10/20).

Dikatakan Royen, Pemprov Banten telah menyetujui pergeseran APBD Rp 1,2 triliun untuk penanganan virus Corona atau COVID-19. Salah satu kegunaannya ialah untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 ribu ke 670 ribu kepala keluarga (KK) selama dua bulan.

Pada tanggal 11 April 2020, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti di Serang,mengatakan Sudah dianggarkan bagi 670 ribu KK, kali Rp 500 ribu kali 2 bulan, atau sekitar Rp 670 miliar,nah yang satu bulan lagi kemana,tegasnya.

Dimana namanya sila yang kelima”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indinesia” yang dari pusat sebagian masyarakat sudah menerima bantuan sudah berkali-kali yang dikucurkan melalui kantor Pos.

Masyarakat yang mendapatkan Bansos melalui Dana Desa juga sudah beberapa kali sudah dikucurkan,kan gak adil namanya.

Yang paling menjadi pertanyaan lagi, Bansos di Kabupaten Pandeglang ini belum dikucurkan sama sekali, apa kabupaten tidak menganggarkan,masyarakat sering mempertanyakannya.

Masyarakat semua merata mengalami penurunan perekonomian yang lumayan drastis dan benar-bener menjadi perhatian pemerintah secara serius.

Kita sudah sering mempertanyakan kesetiap kantor desa dan yang dimana pihak desa juga mempertanyakan,apalagi Bansos yang dari kabupaten yang belum sama sekali dikucurkan,masyarakat harus merasakan yang namanya keadilan,apakah hanya data yang terdaftar dikemensos yang mendapatkan dari pusat dan DD (Dana Desa) dinamakan warga Indonesia, sehingga masyarakat yang mendapatkan dari Provinsi dan kabupaten ini bukan warga Indonesia, imbuhnya.

 

 

Pewarta : Rapeng.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *