Berdalih Pajak, Pemerintahan Desa Gunungbatu diduga raup keuntungan dari dana bantuan sembako

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Pemerintah Desa Gunungbatu Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mengklaim ada pajak PPN 10% dan PPH 22 1,5%, untuk komoditi bantuan sembako dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020.

Klaim itu disampaikan oleh Arsim sebagai pelaksana kegiatan penyaluran sembako Desa Gunungbatu pada Hari Sabtu (17/10/2020) disebuah laman berita online berinisial ‘RN’.

“Bantuan keuangan dari Provinsi untuk Desa Gunungbatu sebesar 50 juta yang digunakan untuk penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 adalah senilai 45 juta berupa paket sembako dengan nominal Rp.200.000,- /paket dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 225 KPM. Sedangkan anggaran Rp.5 juta digunakan untuk honor Operator, PLD dan RT/RW yang ikut dalam realisasi penyaluran Beras premium Rp.10 ribu /kg, Gula pasir Rp. 20 ribu /kg, Minyak goreng 2 liter Rp. 25 ribu/pcs, Ikan sarden kaleng 15 ribu/kaleng, Mie instan Rp. 2.500/bks, teh celup Rp.5000/box, dan biscuit Rp.12.500 /pack dan harga diatas tersebut belum termasuk PPN 10 % sebesar Rp.4.500.000,- dan PPH 22 1,5 %  Rp. 675.000,-,” klaimnya.

Namun menurut Enong Suhaeti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Provinsi Banten saat dikonfirmasi oleh Tb. Aujani, Ketua Himpunan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (HAMPA) melalui pesan WhatsApp mengungkapkan, bahwa Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 di tengah pandemi untuk semua Desa tidak dikenakan pajak.

“Tidak ada pajak”, ungkap Kepala Kepala DPMPD Provinsi Banten secara tegas, singkat, dan padat, pada Hari Minggu (18/10/2020).

Mengetahui hal itu, Tb. Aujani menduga bahwa Arsim didampingi oleh Kepala Desa dan PLD Desa Gunungbatu sedang mencari-cari alasan untuk menutupi dugaan penggelembungan harga komoditi bantuan sembako Desa yang semakin ramai.

“Setelah kami mengetahui informasi dari Kepala DPMPD Provinsi Banten, kami menilai Arsim, Kades, dan PLD Desa Gunungbatu terkesan ingin mengelabui publik dengan cara meraup keuntungan dengan menggunakan alasan pajak,” tegas seorang Aktifis Muda yang progresif ini.

Kemudian Tb. Aujani juga menambahkan, bahwa Inspektorat dan aparat penegak hukum harus segera melakukan sidak dan pemeriksaan ke Desa Gunungbatu.

“Inspektorat dan aparat penegak hukum harus segera melakukan sidak dan pemeriksaan ke Desa Gunungbatu,” tandasnya.

 

 

Pewarta : Heru Mp

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *