SIKK PT Pulomas Sentosa bukan diskresi, Bupati Bangka Mulkan lampaui batas wewenang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bangka – Mengutip pertanyaan bupati Bangka Mulkan, mengenai SIKK PT Pulomas Sentosa Bukan Diskresi sebagaimana tertanggal 05 Mei 2020 lalu.

Sebelumnya Bupati melakukan kompesnya pers terhadap media tertanggal 16 Oktober 2020 dengan menyatakan perpanjangan SIKK PT Pulomas Sentosa yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketua Fraksi Gerindra M. Taufik Koriyanto SH. DPRD Kab.Bangka sekaligus ketua PERADI Babel mengatakan”saya tidak sependapat kalau saudara bupati Bangka dalam kompesnya mengenai SIKK PT Pulomas Sentosa tersebut.

Mengenai perbincangan yang disampaikan Bupati Bangka Mulkan tentang diskresi, semestinya bupati Bangka wajib mempelajari dan memahami isi dahulu sebagaimana dituangkan pasal 22 S.D pasal 32 No.30 Tahun 2014.

Isi pasal tersebut merupakan tentang Administrasi Pemerintah,Bab yang mengatur tentang diskresi, bupati Bangka tidak salah memahami, menjelaskan dan memaknai diskresi tersebut karena diskresi tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam UU no 30 pasal 24 tahun 2014.

Sesuai dengan UU tersebut implementasi hukum terhadap tindakan/keputusan yang di lakukan bupati itu salah sendiri, karena penggunaan diskresi tidak sah apalagi produk tersebut dapat dibatalkan melalui PTUN.

Pernyataan keliru dan salah apa yang disampaikan oleh saudara bupati Bangka Mulkan tersebut,’karena berbicara tentang SIKK milik PT Pulomas Sentos”.

Adapun dalam prolematika ada 2 yuridis dalam PT Pulomas Sentosa tersebut yaitu:
1. Masalah kewenangan menerbitkan Sikk apakah menjadi kewenangan gubernur atau kewenangan bupati, sampai saat ini mengenai status wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional atau lokal belum final, tetapi menurut KSOP Pangkalbalam,Izuar menyatakan pelabuhan Sungailiat masuk pengumpan regional.

2. Mengenai Sikk hanya dapat diperpanjang untuk 1 kaki, sementara faktanya Sikk milik PT Pulomas Sentosa sudah 2 kali diperpanjang apabila mengacu pada izin pengerukan PT Pulomas Sentosa berakhir pada tanggal 28 November 2017 berdasarkan surat bupati Bangka nomor : 523/2238/V/2017,dan tanggal 29 November 2019 saudara bupati Bangka telah mengeluarkan perpanjangan Sikk kepada PT Pulomas Sentosa selama 6 bulan,dan tanggal 5 Mei 2020 kembali memperpanjang Sikk untuk PT Pulomas Sentosa untuk masa 4 tahun kedepan.

Artinya selama Saudara Mulkan menjadi bupati Bangka sudah 2 kali memperpanjang Sikk kepada PT Pulomas Sentosa, padahal berdasarkan Permenhub no.125 tahun 2018 pasal 16 ayat 2 menyatakan : perpanjangan persetujuan Kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan hanya 1 kali perpanjangan.”

Apabila hal ini dikaitkan dengan pasal 18 hurup b dan c UU No.30 tahun 2014 bupati Bangka jelas-jelas sudah melampaui batas kewenangannya terhadap penerbitan surat izin kerja keruk Sikk terhadap PT Pulomas Sentosa yaitu berlakunya kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kami dari fraksi Gerindra berharap agar saudara bupati Bangka dalam menjalankan kewenangannya,terkait pemberian dan atau penerbitan ijin apapun wajib mendasarkan pada pasal 8 ayat 2 Jo pasal 9 ayat 1 jo UU no.30 tahun 2014 yaitu mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan perundang-undangan,guna menghindari pelanggaran terhadap regulasi yang ada.

Bahwa fraksi Gerindra kab.bangka tetap konsisten dan tegas meminta kepada saudara bupati Bangka Mulkan untuk segera mencabut Sikk tertanggal 5 Mei 2020 a.n PT Pulomas Sentosa dan mendorong kepada kawan-kawan,laskar pesisir, ormas,LSM lainnya untuk menempuh jalur hukum,guna pembatalan terhadap SIKK PT Pulomas Sentosa yang telah diterbitkan oleh bupati Bangka Sebelumnya.

(Tim)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *