Terkait HGU milik PT. HSL Cargill Group di Ketapang, begini tanggapan Kepala BPN Ketapang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Ketapang- Menindak lanjuti berita sebelumnya yang telah terbit dimedia Mitrapol, usai digelarnya Audensi di Gedung DPRD kabupaten Ketapang pada Jumat (25/9/2020), hingga saat ini belum ada hasil kesepakatan antara Masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik dengan pihak perusahaan PT.HSL Cargill Group.

Sementara itu, Pemerintah Daerah kabupaten Ketapang melalui dinas terkait telah turut serta menghadiri Audensi pada saat digelar di Gedung DPRD kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, mulai dari Ketua Komisi II DPRD dan Anggota DPRD komisi II dan Komisi I, Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian, Kepala BPN, Kabag Hukum Pemda, Camat Manis Mata, Kades Asam Besar, Managament PT.HSL Cargill Group dan Perwakilan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Dusun Bagan Kusik serta perwakilan dari masyarakat dusun bagan kusik.

Adapun pembahasan saat audensi itu, terkait Tuntutan Masyarakat Adat Dayak Dusun Bagan Kusik Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata,yang belum Terealisasi oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT.Harapan Sawit Lestari (HSL) Cargill Group.

Menurut Tokoh masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik,Tanah hak ulayat adat bagan kusik seluas 800 hektare,belum ada Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dan sementara itu, lahan hak ulayat masyarakat adat kini telah digarap dan dikelolah oleh PT.HSL Cargill Group hingga saat ini, hingga memasuki masa Replanting Peremajaan yang akan berlangsung.

Hingga berita ini terbit, belum juga ada hasil kesepakatan diantara kedua pihak,awak media mitrapol mengkonfirmasikan hal ini kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten Ketapang.

Saat dikonfirmasi,Kepala BPN Erwin Rachman.SH mengatakan, “Persoalan terjadinya konflik antara masyarakat adat dayak bagan kusik dengan PT.HSL ,secara detail dirinya belum mengetahui letak persis tanah adat milik masyarakat adat dusun bagan kusik,dikarenakan bukan BPN ketapang yang melakukan pengukuran pada saat itu dan sepengetahuan saya dari 5 Hak Guna Usaha ( HGU ) milik PT.HSL Cargill Group, Satu diantaranya masa perpanjangan dan satunya lagi sudah pengukuran dan yang tiganya lagi belum waktunya,” terangnya.

Erwin Menambahkan,”Di saat melakukan pengukuran di lokasi HGU bukan wewenang dari BPN ketapang yang melakukan pengukuran,melainkan dari BPN pusat,namun dalam hal ini kita akan pelajarin dan berupaya memberikan data peta lokasi HGU PT.HSL kepada masyarakat bagan kusik,jika masyarakat meminta dengan alasan yang tepat dan yang terpenting kirim surat resmi kepada kami BPN Ketapang dan BPN Provinsi,” ucapnya saat ditemui pada Selasa (29/9/2020).

Erwin melanjutkan, ” Terkait Replanting,dari sisi BPN menurutnya masih bisa dilaksanakan,apabila haknya masih dipegang oleh pemegang haknya PT.HSL,selanjutnya Replanting itu pada dasarnya tanaman itu sudah tidak produktif,dan pada jaminan tanaman Plasma diluar Inti,itu harus ada jaminan kepada masyarakat,dikarenakan ada masa kosong tidak produksi,maka harus disampaikan masa itu kepada petani,” terangnya.

Erwin menyarankan,”Kalau masyarakat mau mengetahui jelas peta lokasi HGU perusahaan PT.HSL untuk wilayah Desa Asam Besar di Dusun Bagan Kusik,silahkan menyurati BPN Ketapang dan BPN Provinsi,” sarannya.

“Terkait peta lokasi HGU milik Perusahaan PT.Harapan Sawit Lestari ( HSL ) Cargill Group, kita pihak BPN akan berikan kepada masyarakat adat bagan kusik,yang terpenting secara surat resmi harus disampaikan terlebih dahulu kepada pihak kita BPN ketapang dan akan kita berikan terkait data peta lokasi HGU perusahaan PT.HSL di Dusun Bagan Kusik,” jelasnya.

Kurnadi selaku tokoh masyarakat adat dayak bagan kusik,saat dikonfirmasi mengatakan,”Kami sangat berharap kepada Pemerintah Daerah kabupaten Ketapang,untuk dapat membantu melakukan mediasi lebih lanjut hingga mengembalikan hak ulayat adat kami di Dusun Bagan Kusik seluas 800 hektare,yang telah di ambil alih oleh pihak perusahaan PT.Harapan Sawit Lestari ( HSL ) Cargill Group,hingga saat ini belum juga ada GRTT dan Bahkan belum adanya kesepakatan hingga sampainya kami lakukan Audensi pada 25 September 2020 di Gedung DPRD kabupaten Ketapang,hingga saat ini belum juga ada kejelasan dan kesepakatan sama sekali,meskipun sudah difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,namun kita tidak akan diam ditempat dan kita akan terus berupaya hingga hak ulayat masyarakat adat di kembalikan seperti semula,karena tidak ada dari kami masyarakat satupun yang telah melepaskan lahan seluas 800 hektare kepada PT.HSL Cargill Group,” ucapnya.

Kurnadi juga menambahkan,”Sesuai saran yang telah di sampaikan kepala kantor BPN ketapang belum lama ini,dalam waktu dekat kita akan kirim surat ke BPN Ketapang dan Provinsi untuk meminta dan mengetahui secara jelas, Hak Guna Usaha ( HGU ) milik perusahaan PT.HSL Cargill Group di wilayah kita,khususnya di Desa Asam Besar tepatnya Dusun Bagan Kusik kecamatan Manis Mata kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,” terangnya saat ditemui diketapang, pada Selasa (20/10/2020).

Dari hasil pantauan awak media Mitrapol diketapang, hingga kini pihak perusahaan PT.HSL Cargill Group belum merealisasikan tuntutan masyarakat dan masih tetap pada statmen awal tetap menyatakan bahwa masyarakat sudah membebaskan lahan tersebut,sesuai dengan diadakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) saat audensi berlangsung di Gedung DPRD kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Lebih lanjut managament PT.Harapan Sawit Lestari ( HSL ) Cargill Group,saat dikonfirmasi ulang media mitrapol, dalam persoalan ini belum memberikan jawaban.

(Roy)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *