Polda dan Kejati Jateng didesak proses hukum Bupati dan Sekda Pemalang terkait kasus korupsi DPU Pemalang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pemalang – Mantan Kepala Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Pemalang, Ghozinun Najib dan pelaksana proyek Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II DPU Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 mendesak Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah untuk melakukan proses hukum terhadap Bupati Pemalang Junaedi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Arifin.

Desakan tersebut terkait kasus korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010. Berdasar audit BPKP Jateng diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,05 miliar ini penting agar tidak muncul dugaan aparat penegak hukum tebang pilih dalam persoalan itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ghozinun Najib dan Sulatif Yulianto usai bertandang ke Polda dan Kejati Jateng. Keduanya merupakan terpidana kasus korupsi DPU Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 2010.

Mereka berdua datang ke gedung lembaga penegak hukum itu untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus yang telah dilaporkannya sebulanan lalu, persisnya Kamis (24/9/20).

“Kami mohon keadilan dalam penegakan hukum perkara tipikor. Karena berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam keputusan Pengadilan Tipikor Semarang memang nama-nama lain yang terlibat dan bahkan menikmati uang dari proyek pembangunan jalan yang dikorupsi itu. Mestinya mereka juga diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Ghozinun Najib, Kamis (22/10/20).

Meski tidak terbukti menikmati aliran uang hasil korupsi, namun Ia tetap  divonis bersalah dalam kasus tersebut dan harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. dan bisa menghirup udara bebas kembali pada 2016.

Berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh Tim Mitrapol Pemalang, Saat kasus tersebut terjadi, Ghozinun Najib merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pembangunan jalan Paket I (Belik-Watukumpul dan Comal Bodeh) dan Paket II (Widodaren-karangasem, lingkar kota Comal, Bojongbata Sumberharjo, Sumberharjo-banjarmulya, KH. Ahmad Dahlan dan Hos Cokroaminoto).

M Arifin sebagai pengelola Kepala DPU Pemalang (pengguna anggaran) atau atasan Ghozinun Najib. Sedangkan Junaedi saat itu merupakan Wakil Bupati Pemalang yang juga sedang mencalonkan diri sebagai bupati dalam Pilkada Pemalang 2010.

“Selain Ghozinun Najib dan Sulatif Yulianto, ada empat nama lain yang sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor Semarang terkait kasus korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010, diantaranya  Firnawan Hendrayanto, Saryanto, dan Sopar Sihite,” Imbuhnya

Menurut Ghozinun Najib, meski berdasar audit BPKP Jateng, kerugian keuangan negara akibat kasus ini sebesar Rp 1,05 miliar, namun sejauh ini uang pengganti hanya dibebankan kepada Sulatif Yulianto sebesar Rp 55,4 juta.

Sedangkan M Arifin (Sekarang Sekda Pemalang) dan Janri Sihombing (Wakil Direktur PT Riska Jaya Bakti – perusahaan yang namanya dipakai Sulatif Yulianto untuk mengerjakan proyek), masing-masing telah menggunakan uang dari Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 itu sebesar Rp 500 juta atau total Rp 1 miliar.

Berdasar informasi Sulatif Yulianto, kata Ghozinun Najib, Junaedi ternyata juga turut menikmati aliran uang sebesar Rp 300 juta dari kasus-kasus tersebut, Bukti-bukti penyetoran uang itu masih ada karena dalam bentuk cek bank milik pemerintah di Jateng.

“Kalau aparat penegak hukum mau pasti ketemu. Siapa penegak hukum yang menyerahkan, penerima, waktu hingga besaran nominal ada. Semoga aparat hukum tidak tebang pilih,” harapnya.

Kasus korupsi ini bukan kesalahan pribadi tapi sistem. Uang pembayaran proyek tidak bisa keluar jika tidak sepengetahuan dan seizin pengguna anggaran (M Arifin) yang waktu itu Kadinas PU), Ungkap Ghozinun

Sementara, Kombes Iskandar F Sutisna Kabid Humas Polda Jateng saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kasus tersebut sudah masuk ke penyidik ​​Ditreskrimsus Polda Jateng.

“Sudah siap, namun untuk perkembanganya nanti akan kita tanyakan langsung kepada penyidik ​​yang malang”. Ungkapnya.

Demi mendapatkan keadilan, Selain Polda dan Kejati Jateng, juga melaporkan serupa ke Kapolri, Kejaksaan Agung, Kompolnas dan lembaga penegak hukum lainnya.

(Pewarta : TIM Mitrapol Pemalang)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *