Simpan sabu 48 kilogram, penarik betor divonis pidana mati

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Terdakwa Zulkifli (44) warga Jalan Pertiwi, Gang Amat Rukun, Kelurahan Bantan, Kec Medan Tembung, Medan, divonis pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan karena terbukti menyimpan sabu-sabu sebanya 48 kilogram.

Putusan pidana mati itu, disampaikan oleh majelis hakim diketuai Saidin Bagariang dengan anggota Morgan Simajuntak dan Denny L.Tobing dalam persidangan virtual di ruang Cakra-3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (22/10/2020).

Disebutkan, terdakwa secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menjual narkotika golongan-1 jenis sabu-sabu sebanyak 48 bungkus, yang setiap bungkus berisi 1 kilogram.

Hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan nakotika dan perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa. Hal yang meringankan, nihil.

Menurut majelis hakim terdakwa  terbukti bersalah, sesuai dengan dakwaan primer, melanggar pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disebutkan, peristiwanya Selasa (10/12/2019) terdakwa Zulkifli mengendarai becak motor (betor) untuk menyerahkan dua bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke seseorang bernama Arifin (DPO).

Apes memang, betor yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh petugas BNN tepat di depan sekolah Prayatna jalan Ledda Sujono Medan  Saat digeledah, petugas menemukan 2 bungkusan berisi serbuk putih, yang dikenal sebagai sabu-sabu.

Kemudian, usai interograsi petugas BNN berangkat ke rumah terdakwa, dan ditemukan lagi 20 bungkus sabu yang  disimpan di bawah kolong tempat tidur.

Selanjutnya, perugas juga menemukan 28 bungkus lagi di dalam lemari pakaian. Total sabu disita dari rumah terdakwa sebanyak 48 bungkus dengan berat 1 kg tiap bungkusnya.

Petugas BNN juga menemukan sejumlah uang tunai dengan jumlah total Rp60 juta. Menurut terdakwa, dia menerima pekerjaan itu karena terlilit utang.

Atas putusan hakim, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Sri Wahyuni menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga disampaikan JPU Nurhayati Ulvia dari Kejari Medan, pikir-pikir.

Sri Wahyuni, selaku penasehat hukum terdakwa menyatakan perlu koordinasi dengan terdakwa untuk melakukan upaya hukum.

“Banding atau tidak perlu dikoordanasi dengan terdakwa, ” jelasnya kepada awak media, usai sidang.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *