Wartawan diusir, Ketua KPU Supiori dikutuk dan dikecam

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Supiori – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Selvia Mundoni melakukan tindakan yang tidak terpuji yakni mengusir awak media (wartawan). Tindakan tidak mengenakan itu dilakukan saat dua orang wartawan hendak melakukan tugas peliputan dalam kegiatan debat kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori, Papua.

Kegiatan debat kandidat berlangsung di Gedung Kesenian, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori pada Jumat (23/10/2020).

Salah satu jurnalis yakni Darmawan yang juga selaku eksekutif producer media Tifa Cenderawasih yang menjadi korban aksi pengusiran oleh sang ketua KPU Supiori mengatakan, pada saat itu dirinya hendak mempertanyakan persyaratan peliputan Debat Kandidat Paslon Pilkada 2020 yang disediakan pihak KPUD Supiori untuk Pers.

“Kami datang bertanya tentang atribut pers tapi Ketua KPU Selvia Mundoni dengan nada keras mengusir kami dengan mengatakan media yang tidak bekerja sama dengan kami (KPU Supiori-red), tidak boleh masuk. Silahkan diluar dan setelah kegiatan silahkan masuk mengambil keterangan,” kata Joe sapaan Darmawan kepada MITRAPOL.

Selain itu lanjut Darmawan, ketua KPU menyiapkan petugas Kepolisian untuk berjaga-jaga dan menghalau para Kuli Tinta di pintu masuk ruang debat.

“Media online ini terkadang melintir, tidak bisa dipercaya. Tidak boleh masuk,” ujar ketua KPU Silvia seperti yang disampaikan Darmawan.

Selain Darmawan dari media Tifa Cenderawasih, hal serupa juga dialami jurnalis Kawattimur.id bernama Desi.

Desi menyebut, Ia dilarang meliput dan diusir oleh Ketua KPU Supiori lantaran dianggap medianya tidak termasuk dalam list kerjasama dengan KPU Supiori.

“Saya diusir keluar, padahal tujuan saya datang meliput Debat Kandidat Pilkada Supiori 2020 dan dilengkapi dengan kartu Pers dan Surat Tugas peliputan. Alasan ketua KPU yang boleh meliput hanya media TVRI dan RRI saja, diluar dari itu semua diluar,” beber Desi.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke

Menanggapi tindakan Ketua KPU Supiori dalam melarang dan mengusir wartawan, ketua umum PPWI Pusat, Wilson Lalengkke mengecam.

Menurut Wilson, pelarangan Wartawan dalam menjalankan tugas peliputan dapat diancam pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp500juta, sesuai UU No. 40 tahun 1999.

“Pejabat bermental buruk seperti cermin dibelah tidak boleh dibiarkan seenaknya menghina atau menghakimi media dan wartawan manapun. Dan mereka itu tidak lebih dari pecundang,” kecam Wilson kepada

Dirinya meminta agar pejabat tinggi di KPUD Supiori itu mengklarifikasi dan meminta maaf kepada dua Jurnalis tersebut.

Sementara itu ketika di konfirmasi wartawan, ketua KPU Supiori, Selvia Mundoni mengutarakan, tidak diberikan ijin terhadap kedua wartawan karena pihaknya hanya menjalakan aturan yang tertera dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang pembatasan guna mengantispasi penyebaran Covid-19.

“Bukan kami tidak menganggap-menganggap media lain, hanya saja kami menjalakan peraturan terkait pembatasan,” tukasnya.

Pimred MITRAPOL, Dadang Rachmat

Ditempat terpisah, Pimpinan Redaksi (Pimred) media cetak dan online MITRAPOL, Dadang Rachmat menyesalkan terjadinya pelarangan dan pengusiran terhadap jurnalis dalam menjalankan peliputan tersebut.

“Ini merupakan sebuah preseden buruk, dimana pengusiran terhadap jurnalis terjadi ditengah pesta demokrasi,” kata Dadang.

Pimred MITRAPOL mengingatkan, bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum dalam hal ini UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Menghalang-halangi wartawan yang sedang bertugas merupakan tindak pidana UU Pers. Selain itu juga merupakan pelanggaran berat terhadap asas-asas demokrasi dalam suatu negara. Ini sangat ironi karena terjadi ditengah pesta demokrasi,” pungkasnya.

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *