Berdalih data ada di Bendahara, Koord. Sekertariat Bawaslu Kota Metro diduga tutupi penggunaan anggaran

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kota Metro menuntut transparansi dan akuntabilitas dana anggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro. Mengingat dana anggaran yang dikelola Bawaslu Kota Metro mencapai miliaran rupiah.

Namun, Koordinator Sekertariat Bawaslu Kota Metro tidak bisa menjelaskan secara rinci ataupun secara global dana anggaran dimasing-masing kegiatan, ia berdalih data tersebut ada pada bawahannya. Hal ini menimbulkan tanda tanya dan terkesan ada yang ditutupi.

Menyikapi hal itu, Muktaridi mewakili PWRI Kota Metro mengatakan bahwa pada tahun 2020 Bawaslu Kota Metro telah menerima dana Hibah  senilai 6,5 milyar. Diharapkan penggunaannya dana tersebut harus lebih transparan.

“Kita ketahui bahwa Bawaslu Kota Metro telah menerima dana anggaran senilai 6,5 miliar. Adapun item-item dalam penggunaannya, Sekertariat pasti mengetahui, walaupun melalui laporan data. Oleh karena itu kami hadir disini meminta penjelasan, karena kuasa pengguna anggaran adalah Sekertariat Bawaslu. Kami tidak ingin dana anggaran ini ditutupi, sebab ini dana negara dan harus transparan,” ungkapnya.

Marzuki, Koordinator Sekertariat Bawaslu Kota Metro

Mengingat dana anggaran Bawaslu Kota Metro senilai 6,5 miliar juga terbagi dalam lima Kecamatan, Oleh karena itu PWRI Kota Metro meminta pihak Sekertariat Bawaslu menjelaskan berapa anggaran dimasing-masing Panwas.

“Saya meminta Sekertariat Bawaslu Kota Metro terbuka,transparan dan dapat menjelaskan nilai anggaran secara global dimasing-masing Panwas Kecamatan yang ada di Kota Metro. Baik anggaran untuk sewa kantor, sewa meubelair, sewa ATK ataupun lainnya. Hal ini agar jelas dan masyarakat tahu dana apa saja yang dikucurkan untuk Panwas Kecamatan,” jelasnya.

Saat ditemui, Marzuki selaku Koordinator Sekertariat Bawaslu Kota Metro, hanya mengatakan terkait proses pencairan dana saja dan tidak mengetahui secara detail nominal dimasing-masing kegiatan.

“Pengeluaran itu sesuai kebutuhan yang ada, kalau di kecamatan sudah ada dan tidak banyak. Kami saat ini masih menunggu dan sedang dientri lagi proses di provinsi. Kalau secara global. Bendahara saya enggak ada,” kata Marzuki saat ditemui di Kantor Bawaslu Jl. Way Seputih Kelurahan Yosorejo No.167 Metro Timur Kota Metro, Kamis (29/10/20 ).

Sebagai penutup, Marzuki menjelaskan bahwa ada salah satu dana yang dikeluarkan cukup besar dari item yang ada dalam anggaran.

“Dana paling besar itu honor untuk PTPS, Panwascam, PKD. Dana ini kalau tidak habis akan dikembalikan ke kas daerah. Saya hanya inget 2 x 1 saja,” tutup Marzuki.

 

 

TIM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *