Yarman Hulu SH angkat bicara terakit viralnya video dugaan keberpihakan salah satu Kepala Daerah di Nias

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nias – Beberapa waktu yang lalu viral beredar video salah satu Kepala Daerah di kepulauan Nias, tepatnya Kabupaten Nias yang menyampaikan keberpihakannya kepada salah satu Paslon Cakada di Nias.

Pernyataan dari Kepala Daerah itu seperti ini sangat di sayangkan, karena mencederai demokrasi, bahkan hal ini termasuk satu tindak pidana yang bisa mendapatkan sanksi.

Dari video tersebut diketahui diambil saat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Paslon Nomor Urut 04, yaitu Arosokhi Waruwu dan Asaldin Gea (AROLI).

Dalam video itu terlihat seorang proa, tampil berbicara dengan scriptnya, kurang lebih sebagai berikut,

“Begitu nanti yang terpilih bukan pasangan AROLI ini misalnya, apa janj-janji paslon lain diborong di DPRD, begitu mereka tidak setuju, omong kosong janji-janji itu, begitu yang ini yang jadi sudah pasti all out mereka menerima usulan-usulan dari wilayah-wilayah, kan nanti ketahuan 9 Desember siapa pemenang, kami masih berkuasa sampai Bulan Juni, kami menunggu kalian, kami masih ada wewenang sampai Bulan Juni,” ujar pria itu.

Jika dicermati, video yang dimaksud, maka jelas, bahwa penguasa saat ini, menunjukkan keberpihakkan pada Paslon tertentu yang dapat merugikan Paslon lain, selain itu, ada semacam intimidasi yang ditujukan kepada audiens, sesuai video.

Ternyata, Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM telah mengakui tindakannya itu, sesuai berita yang diekspos di https://www.rakyat45.com (26/10/2020).

Pada berita itu, menjelaskan, bahwa Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM saat menyampaikan orasi politik pada pengukuhan tim pemenangan pasangan nomor urut 04 Arosokhi Waruwu dan Asaldin Gea di kec. Hiliserangkai, Jumat (23/10/2020), mulai hangat diperbincangkan, baik di group WhatsApp maupun di media sosial lainnya.”

Jadi, diduga melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam : PERPU No : 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU No : 1 Tahun 2015, Joncto UU No : 8 Tahun 2015, Joncto UU No.: 10 Tahun 2016, Joncto PERPU No : 2 tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menangapi hal tersebut diatas, Yarman Hulu SH menyampaikan keprihatinanya,”Saya prihatin dengan kejadian ini dan berharap persoalan tersebut segera tertuntaskan secara hukum, sehingga masyarakat dapat lebih tenang dalam menghadapi Pilkada pada tanggal 09 Desember 2020,” ungkapnya

 

 

Pewarta : Toro

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *