Beliadi : Tangkap dan seret oknum-oknum yang berikan Uang dan Beras di Pilkada ini

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Beltim – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Beliadi, S.Ip, menyampaikan, dirinya meminta kepada KPU, Bawaslu Beltim serta Polisi dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai Hakim dan pelaksana pemilu bersikap kooperatif dalam menyikapi persoalan di lapangan.

Pendapat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Prov. Kep. Babel tersebut disampaikan terkait banyaknya berkeliaran oknum-oknum yang mengatasnamakan Pasangan Calon (Paslon) meminta Potocopy KTP dan KK yang dijanjikan bila mendukung salah satu pasangan calon, maka akan diberikan imbalan berupa uang dan beras.

Sebagai Wasit Pemilu seolah-olah membiarkan, isu atau pun kejadian yang disiyalir terus berlangsung di tengah masyarakat saat ini, beliadi juga sempat berkomunikasi dengan salah satu LO (Liaison Ofgicer) Paslon, yang menyapaikan kalau KPU, Bawaslu dan Gakkumdu haya akan bertidak kalau ada yang melaporkan.

Menurut Beliadi, jika hukum pasif seperti itu terus berjalan, maka akan banyak sekali kejahatan pemilu akan terjadi di lapangan, karena masyarakat kemungkinan tidak akan berani melapor. Berkaitan dengan perihal tersebut, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Beltim ini kemudian berinisiatif mengumpulkan pengurus Pimpin Anak Cabang (PAC) Gerindra di kediamnnya. Dan menginstruksikan kepada seluruh kader partai Gerindra untuk selalu mengawasi dan menindak tegas pelaku kejahatan pemilu, yang memberikan janji dan iming-iming berupa uang dan beras kepada masyarakat.

Instruksi ini dilakukan karena menurut Beliadi Gakkumdu baru akan bekerja jika ada laporan. “Maka jika ada kejadian di lapangan tangkap saja, “gebukin” saja sampai “babak belur”, baru seret orangnya ke Gakkumdu,” tegasnya.

Dengan demikian, mungkin ke depannya peraturan KPU akan berubah yaitu lebih kepada tindakan pencegahan dan antisipasi ketimbang menunggu laporan masyarakat kekantor.

Keresahan ini bukan tanpa alasan kuat, karena baginya tindakan ini sudah sangat masif terjadi, sampai sopir pribadinya salah satu Paslon sendiri pun ditelepon diminta nomor KK, nomor KTP dari orang yang tidak dikenal dengan iming-iming akan dikirim duit dan beras ke rumahnya.

Beliadi juga berharap kepada pasangan calon yang berkompetisi di Kabupaten Belitung Timur agar jangan sampai melakukan pemufakatan jahat dan merusak sistem demokrasi dengan money politik dan janji-janji manis kepada masyarakat berupa menjanjikan uang dan beras.

Sekali lagi Beliadi menyarankan kepada seluruh kader partai Gerindra Beltim agar bertidak tegas kepada oknum-oknum “Penjahat Demkrasi” untuk menangkap dan menyeret ke Bawalu.

“Tangkap, “gebukin”, bila perlu sampai “bonyok”, bawa ke Bawaslu. Itu perintah dari Ketua DPC Partai Gerindra Beltim kepada para kadernya,” ujar Beliadi.

Ia juga menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat, jika sudah menerima uang dan beras dari salah satu Paslon, lebih baik masyarakat tidak usah datang ke TPS. Karena dengan diterimanya uang dan beras oleh masyarakat berarti salah satu pasangan calon telah merusak demokrasi dinegara ini khususnya di Belitung timur
“Buat apa ke TPS kalau hanya untuk merusak demokrasi,” Ungkap Beliadi.

Namun Beliadi pun menambahkan, jika ingin memberikan pelajaran kepada orang atau Paslon yang memberikan uang dan beras, ” ambil Uang dan berasnya tapi jangan pilih orangnya, pilih aja pasangan lain ” anggaplah hukuman dunia kepada mereka yang berbuat jahat. itu boleh, itu tindakan terpuji, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pemilu,” ujarnya.

Namun bagaimanapun sebenarnya, Beliadi tetap berharap dan menghimbau agar masyarakat janganlah mau menerima embel-embel atau money politik berupa uang dan beras yang akan diberikan Paslon manapun, keinginan kita masyarakat yang datang ke TPS itu dengan hati nurani yang tulus. Serta bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan visi misi program, kepercayaan kepada pigur dan kemampuan pemimpin yang akan dipilihnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Beltim Wahyu Epan Yudhistira menyebutkan, jika memang ada aktivitas kampenye yang bermuatan transaksional yang keluar dari Peraturan KPU, Bawaslu dan undang-undang, maka patut diduga melanggar.

Intinya bagi Bawaslu Beltim, imbuh Epan, baik itu pasangan 01, 02 kalau pun ada 03 dan seterusnya, kalau sebagaimana yang diinformasikan melakukan dugaan-dugaan (pelanggaran), melakukan hal-hal yang diinformasikan itu, maka pihaknya akan menghimbau agar tidak melakukannya.

“Kedua, kalau pun tetap melakukannya, maka potensi untuk berurusan dengan hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Haris Alamsyah menerangkan Bawaslu khusus melakukan pengawasan pada seluruh tahapan (Kampanye). “Ini mengawasi, bukan pasif sebagaimana yang dimaksud,” tukasnya.

Lebih lanjut diterangkannya, untuk Sentral Gakkumdu (SG) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu, terkait jika bawaslu menemukan dugaan pelanggaran, temuan atau laporan, barulah mereka bergerak.

“Kalau ada yang menyebut SG pasif, itu bisa masuk, tapi kalau Bawaslu-nya, tidak. Karena kami poinnya jajaran sampai tingkat desa. dan itu bergerak terus, tidak diam,” ujarnya.

Menurut Haris, dari laporan kawan-kawan hingga hari ini, Kamis 29 November 2020, tidak ada yang melaporkan hal ini. “Jadi kalau kami asumsi-asumsi, kita salah juga, kan,” imbuhnya.

Dijelaskannya pula bahwa Panwaslu memiliki Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Kawan-kawan (Panwaslu) ada LHP kok, yang dipakai sebagai pertanggungjawaban mesin pengawasan mereka,” tutupnya

 

 

Pewarta : SAS

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *