Banyaknya tanah bermasalah jadi kendala Program PTSL di Sebatik

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Sebatik Nunukan Kalimantan Utara – Banyaknya sertifikat lama yang terbit pada tahun 1993, menjadi kendala bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan untuk mengeluarkan sertifikat baru bagi warga Desa Setabu, Sebatik.

Untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Desa Setabu, Sebatik, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan melakukan pengukuran ulang. Rabu (4/11/2020).

Diakui Kasi BPN Nunukan, Sugi Mulyono, Dalam program PTSL, wilayah Desa Setabu ada kendala karena banyaknya sertifikat lama yang terbit tahun 1993, itu kendalanya ada prrubahan antara bentuk sertifikat dulu dan sekarang.

Untuk dilakukan perubahan data fisik, sipemilik tanah atau sipemilik sertifikat diminta untuk menyerahkan sertifikatnya ke kantor BPN kemudian nanti kita lakukan perbaikan dengan keadaan kondisi sekarang, dan itu banyak masyarakat yang belum menyerahkan sertifikatnya.

Agoes Prijanto SH. Kepala BPN Nunukan

Jadi kami nanti kita akan melakukan pemblokiran, istilahnya data kami perbaiki sementara data di masyarakat yang belum diperbaiki nanti kalau masyarakat ada keperluan ke kantor pertanahan mungkin mau dijual atau apapun bentuknya wajib itu sertifikatnya dibawa ke kantor baru kita lakukan perbaikan.

Sugi kalau di kegiatan PTSL itu termasuk pertanian, pertambakan itu boleh juga tidak ada masalah PTSL cakupannya sangat luas jadi dia tidak membatasi.

Program ini tidak dibatasi karena output dari program ini perpetakan wilayah secara lengkap satu wilayah itu terpatahkan semua.

Kalau dulu memang ada di kenal juga namanya “Program Redistribusi”, itu khusus untuk tanah pertanian kemudian tapi perkembangan waktu seiring juga adanya program Pak jokowi memberikan kemudahan kepada masyarakat indonesia.

Karena Program PTSL ini adalah program andalan dari pak Jokowi akhirnya cakupannya diperluas jadi tidak dibatasi untuk perumahan aja tapi perkebunan dalam lingkup perkebunan termasuk juga yang pertanian dan tambak masuk dalam.

Sugi Mulyono SH Kasi pada Kantor BPN Nunukan

Terkait wilayah Desa Balansiku yang masuk wilayah pertambakan. Kami tidak memilah-milah, wilayah pertambakan atau pemukiman, tetap diukur, ujar Sugi

Lanjud Sugi, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan Lurah atas apresiasi dan bantuannya mendukung program PTSL ini hingga bisa berjalan dengan baik.

Kalau terkait kendala dan hambatan, bukan hanya di wilayah Sebatik tapi mungkin diseluruh wilayah di Nunukan.

Ketika masyarakat mengajukan untuk dibuat surat, apakah SPPT atau SPPH, BPN memohon agar Kepala Desa lebih lagi tegas terhadap tanah yang belum dipasang patok batas.

Harusnya ketika sebuah bidang itu sudah memiliki alas hak itu seharusnya posisi sudah terpasang tanda batas menjadi suatu hal penting.

Jika desa dan kelurahan menerbitkan SPPT Maupun SPPH tapi bidangnya belum ada tanda batasnya.

harapan Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan kepada semua Lurah dan Kepala Desa agar lebih tegas terhadap masyarakat yang mengajukan surat SPPT atau SPPH minta diukur itu patoknya dipertegas dikuatkan. Karena patok itu lah juga yang akan diukur oleh tim pertanahan.

 

 

Pewarta : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *