Berani beli MTN perusahaan kolaps, Bank Sumut merugi202 M, Maulana dan Irvandi dituntut 38 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Bank Sumut merugi sebesar 202 milyar, karena membeli Medium Term Notes (MTN) PT Suprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang nyata-nyata kolaps alias bangkrut.

Buntutnya, Maulana Akhyar Lubis (52), Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Sumut  dan Andri Irvandi, SH, MBA (53) Direktur Kapital Market PT MNC Securitas dituntut masing-masing 19 tahun penjara di Pengadilan Negeti (PN) Medan, Rabu (4/11/2020)

Keduanya juga didenda masing-masing 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, ujar JPU Robertson dan Hendri Sipahutar dalam persidangan virtual (online) di Ruang Cakra,-2 PN Medan.

Bahkan, kedua terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara, yakni komisi yang mereka terima dalam bertransaksi MTN PT SNP.

Maulana Akhyar Lubis diwajibkan mengembalikan 514 juta, sedangkan terdakwa Andri Irvandi harus mengembalikan 1.286.750.000.

“Apabila tidak sanggup membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita. Jika tidak, maka harus menjalani 9 tahun penjara,” ujar JPU dalam persidangan yang dihadiri penasihat hukum kedua terdakwa.

Menurut JPU, kedua terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan pertama tidak pidana korupsi, dan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan kedua bagian kedua Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal yang memberatkan, papar JPU, perbuatan kedua terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberatan tindak pidana korupsi.

Selain itu,  terdakwa tidak mengakui perbuatannya , berbelit-belit dan telah merugikan Bank Sumut Rp 202 miliar. Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa belum.pernah dihukum.

JPU meminta kepada majelis hakim tipikor diketuai Sri Wahyuni dengan 4 hakim angota, agar menghukum kedua terdakwa dengan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan tetdakwa, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya  UU Nomor 20 Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian TPPU, melanggar Pasal  5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disebutkan, tahun 2017  PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) mengalami kesulitan dalam keuangan alias kolaps, terlihat dari pergerakan arus kas, uang masuk lebih kecil dari uang keluar.

Guna menambah biaya operasional, PT SNP melakukan penjualan surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN). Doni Satria, selaku Direktur Utama PT SNP (penuntutan dengan berkas terpisah) melakukan  kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas untuk  menyusun dokumen- yang diperlukan dalam penjualan MTN.

Setelah dokumen dan persyaratan lengkap, MTN ditawarkan ke Bank Sumut, melalui terdakwa Maulana Akhyar Lubis, selaku pemimpin Divisi Treasuri PT Bank Sumut .

Penjualan MTN  dilakukan sekira Nopember  2017 hingga April  2018 bertempat di kantor PT Bank Sumut Jalan Imam Banjol No18 Medan.

Ujungnya, bank Sumut bersedia membayar MTN  yang dikeluarkan PT SNP, dengan pembayaran tiga kali tahapan. Tahap-1 dibayar Rp 50 miliar, tahap-2 sebesar Rp 75 miliar, dan tahap-3 sebesar Rp 50 miliar.

Menurut JPU, pembelian MTN yang dilakukan terdakwa tanpa melakukan analisis kondisi keuangan PT SNP. Sebab PT NSP merupakan perusahaan tidak sehat yang kondisi keuangannya ambruk.

Akibat membeli MTN PT SNP,  Bank Sumut mengalami kerugian sebesar Rp 177 miliar ditambah bunga pinjaman, kerugian menjadi Rp 202 miliar lebih.

Dengan begitu JPU menilai, kedua terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum , memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang  merugikan Keuangan negara  Rp.202.072.450.000,00

Pencucian Uang
Andri Irvandi, SH MBA, Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ,
memilki rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta, menerima sejumlah uang dari PT SNP, yang dikirim oleh Arif Efendi.

Komisi penjualan MTN PT SNP itu diterima Andri Irvandi sebesar Rp 1.286.750. 000, sedangkan terdakwa
Maulana Akhyar Lubis mendapat Rp 514 juta.

Menurut JPU, perbuatan itu telah mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi.

Perbuatan itu dikenal dengan tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) atau yang dikenal sebagai Mingling.

Tujuannya, agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber  hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Usai pembacaan nota tuntutan JPU, majelis hakim menunda sidang hingga tanggal 9 November 2020 mendatang, dengan agenda mendengar pledoi (notabelaan) terdakwa dan penasihat hukumnya.

Menanggapi tuntutan JPU, Penasihat Hukum (PH) terdakwa Andri Irvandi, Advokat Matilda mengatakan, kaget dengan tingginya tuntutan jaksa, termasuk  pengganti kerugian negara dengan subsider 9 tahun penjara.

“Saya pikir sangat luar biasa tuntutan jaksa. Saya belum pernah mendengar subsider kerugian negara mencapai 9 tahun penjara. Nanti dalam pledoi, kami sampai dalil- dalil keberatan atas tuntutan jaksa,” jelas Matilda, usai sidang.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *