Radio SCK Aceh Timur Diduga Tidak Memiliki Izin Mengudara

  • Whatsapp

Mitrapol.com– Aceh Timur – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Cempala Kuneng (SCK) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, telah mengudara kembali pada frekuwensi 101.7 FM, di duga LPPL-SCK belum memiliki Izin Stasion Radio (ISR) dan Izin Spektrum Frekuensi Radio dari Postel Direktorat Jendral Perangkat Pos dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) dari Komisi Penyiaran Indoensia Daerah (KPID).

Informasi yang berhasil dihimpun, LPPL – SCK berdiri sejak tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Aceh Timur nomor 3 tahun 2006 tentang LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Radio Swara Cempala Kuneng (SCK) milik Pemkab Aceh Timur sebagai sarana informasi Pemerintah, pada awalnya berada di Langsa, seiring pemekaran kabupaten, Radio SCK dipindahkan ke Peureulak, tak lama Kemudian tahun (2013-2016) di pindahkan ke SKB Peudawa Puntong.

Selanjutnya radio SCK kebanggaan masyarakat Aceh Timur, sempat vakum selama lebih kurang 2 tahun, karena kerusakan tiang, dan pada akhir Desember 2019, Radio SCK dipindahkan ke lokasi baru di Buket Itam Kecamatan Darul Ikhsan, dan pada bulan maret 2020 radio SCK kembali aktif mengudara.

Untuk menghidupkan kembali radio SCK Pemkab Aceh Timur mengalokasikan anggaran dari sumber APBK Aceh Timur tahun 2020 lebih kurang sebesar Rp 380 juta untuk biaya operasional dan gaji karyawan yang ditempatkan pada post anggaran Dinas Kominfo Aceh Timur.

Dalam penganggaran biaya operasional dan gaji karyawan ditemukan kejanggalan dan keanehan, pasalnya radio SCK belum mengantongi izin operasional mengudara dari pihak yang berwenang baik dari Kementrian Kominfo RI maupun surat Rekomendasi dari KPID Aceh berdasarkan peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Kepala Dinas Kominfo Aceh Timur Khairul Rijal, saat ditemui awak media diruang kerja nya Senin 02/11 untuk mengkonfirmasi terkait legalitas Radio SCK dan dasar hukum pengganggaran biaya operasional dan gaji karyawan menjelaskan, bahwa pengalokasian anggaran APBK untuk biaya opersional dan gaji karyawan radio SCK berdasarkan Qanun Aceh Timur nomor 3 tahun 2006 dan SK Bupati Aceh Timur.

“Ya kita anggarkan biaya operasional dan gaji karyawan dan lain nya untuk kebutuhan radio SCK berdasarkan qanun dan SK Bupati,”jelas Khairul Rijal.

Lanjutnya “Sedangkan menyangkut izin operasional radio SCK dalam tahap proses pengurusan, dimana perizinan dilakukan secara online, untuk lebih detail bisa ditanyakan kepada Dewan Pengawas LPPL – SCK,” tuturnya.

Disinggung terkait kabar dirut sudah mengundurkan diri, dan sekarang jabatan dirut dijabat oleh dewas, Khairul Rijal mengatakan belum mengetahui nya dan belum ada di terima surat pengunduran diri dirut SCK tersebut. Sampai berita ini diturunkan media ini belum mendapatkan konfirmasi dengan dirut SCK.

 

 

Reporter : Zul Aceh

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *