Diduga Banyak Mafia Tanah Bergentayangan Di Waduk Bendungan Krueng Keureutoe

  • Whatsapp

Mitrapol.com, Aceh Utara – Proses pembebasan lahan seluas 294 hektar pada lokasi pembangunan Program Strategi Nasional (PSN) Waduk Bendungan Krueng Keureutoe Kanal Tanah Luas telah memicu konflik sengketa lahan antar Desa Plue Pakam Kecamatan Tanah Luas dengan Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

dugaan faktor terjadinya konflik sengketa lahan tersebut dipicu karena adanya oknum-oknum mafia tanah yang sengaja bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi (fee).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 592.2/478/2017, tentang penetapan lokasi tanah untuk waduk bendungan Krueng Keureutoe lahan seluas 294 Ha yang akan dibangun kanal Waduk Bendungan Krueng Kereutoe tersebut dulunya merupakan lahan milik eks HGU PT.Setya Agung yang masuk dalam wilayah teritorial Desa Plue Pakam Kecamatan Tanah Luas dan diperkuat dengan SK terakhir Bupati Aceh Utara nomor 592.2/2/2020 tentang penetapan lokasi (Penlok) pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan waduk Kreung keureutoe di kabupaten Aceh Utara berada dalam lokasi Desa Plue Pakam.

Namun secara tiba-tiba pada tanggal (22/04/2020) muncul peta Topdam (peta TNI) yang menyatakan lokasi tersebut masuk ke dalam Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Aceh Utara yang diselenggarakan oleh Sekda Aceh Utara.

Akibat munculnya Topdam dan upaya penghadangan terhadap Tim BPN yang dilakukan Geuchik dan Tokoh masyarakat Desa Blang Pante sampai dua kali, pengukuran lahan telah terjadi secara sepihak, dab bahkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Pemkab di kantor BPN Aceh Utara di Lhokseumawe ada indikasi penipuan/mengelabui Geuchik dan perangkat Desa Plue Pakam yang disuruh tanda tangan di atas kertas kosong, yang kemudian tanda tangan tersebut berubah menjadi Surat Pernyataan persetejuan tapal batas sesuai Topdam.

Akibat dari tanda tangan di atas kertas kosong hingga berujung ke pengadilan, Geusyik Gampong Plue Pakam terpaksa harus menggugat berita acara pengesahan tapal batal dan peta Topdam tersebut.

Geuchik Desa/Gampong Plue Pakam Ridwan saat ditemui Media ini Kamis 06/11 mengungkapkan “Pihak nya terpaksa menggugat ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, langkah hukum yang kita ambil juga untuk mengantisipasi terjadi konflik fisik (bentrok) antar warga Desa yang bersengketa.

Terjadinya perubahan tapal batas wilayah Desa dengan munculnya Topdam ini diduga ada oknum-oknum di Pemkab mafia tanah yang bermain dan ingin mengelabui masyarakat, padahal sangat jelas berdasarkan SK Bupati dan BPN Aceh Utara menyatakan lokasi tersebut berada dalam wilayah Desa Plue Pakam. Ujarnya

Ridwan juga mempertanyakan pihak BPN kenapa melakukan pengkuran tanah tersebut, padahal lahan tersebut menurutnya saat ini masih bersengketa di pengadilan, akibat pengkuran tersebut yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan pihak masyarakat Plue Pakam dalam hal ini kami sangat dirugikan, sebutnya

Bahkan patok tapal batas telah dipasang oleh oknum-oknum tertentu tanpa sepengetahuan masyarakat desa Plue Pakam. Dimana keadilan bagi kami masyarakat plue pakam, tanya Ridwa

Sementara Marzuki selaku Geuchik Blang Pante Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara saat dihubungi via telpon mengatakan bahwa lahan seluas 294 hektar yang terkena pembebasan untuk pembangunan waduk bendungan kanal tanah luas itu masuk dalam wilayah Desa Blang Pante, kami telah mengumpulkan bukti-bukti termasuk peta lama sebelum pemekaran Kecamatan Matang Kuli.

Menurut Marzuki “Hanya beberapa hektar yang masuk dalam wilayah Desa Plue Pakam, jelasnya.

Sedangkan menyangkut adanya penghadangan,”kita bukan menghadang tapi meminta kepada pihak mereka (Tim BPN) sebelum melakukan pengukuran harus diperjelas dulu tapal batas desa,” jika tidak jelas tapal batas nya bila terjadi sesuatu dalam lahan/hutan tersebut siapa yang akan bertanggung jawab, sebut Marzuki

Kita bukan berbicara masalah kepemilikan lahan, tapi memperjelas dulu tapal batas desa dan Kecamatan, kita tunggu hasil keputusan Pengadilan apakah lahan itu milik desa Plue Pakam atau milik Desa Blang Pante, ucap Marzuki.

“Bahkan pada saat tersebut ikut serta Muspika Paya Bakong dan Muspika Tanah Luas, hanya Pihak Desa Plue Pakam yang tidak hadir,” terangnya.

Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Utara Mahdi,APT. NH Saat ditemui diruang kerja nya Kamis 05/11/2020, mengatakan “bahwa kita belum melakukan pengukuran, tapi baru sebatas inventarisasi dan idensifikasi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Bendungan Krueng Keureutoe tahun 2020,”

“Untuk saat ini kita tunggu hasil keputusan Pengadilan, nanti baru kita lakukan langkah berikutnya” ucap Mahdi.

“Sedangkan kami turun bulan mei lalu hanya untuk melakukan inventarisasi dan identisifikasi tanah, tutur

Sebagaimana kita ketahui Proyek pembangunan Waduk Bendungan Krueng Kuereutoe yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tahun 2015 saat kunjungan perdana ke Aceh, proyek tersebut merupakan sebagai proyek multi years(tahun jamak) Program Strategi Nasional(PSN) yang masuk dalam program Nawacita Jokowi-Yusuf Kalla dengan anggaran Rp 1,7 Triliun yang bersumber APBN sejak tahun Anggaran 2015

Presiden Joko Widodo berharap melalui PSN tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh khususnya di sektor pertanian dan dapat menanggulangi bencana alam seperti banjir tahunan.

 

Pewarta : Zul Aceh

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *