Terbukti Korupsi Pengadaan Mesin Sampah, Harmeini divonis 6 tahun dan Assahwin 7 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Harmeini SH (60) mantan Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, divonis 6 tahun penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan mesin pengolahan sampah anorganik.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (5/11/2020) juga menjatuhkan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan wajib mengganti kerugian negara Rp 105 juta subsider satu tahun penjara.

Selain itu, majelis hakim diketuai Sulhanuddin yang bersidang secara virtual di ruang Cakra-2 juga menghukum Assahwin Batubara (52) Wakil Direktur II CV Noprizal Azari, 7 tahun penjara.

Assahwin juga dikenai denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan dan dihukum mengganti kerugian negara sebesar Rp 500juta subsider 2 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Harmeini selaku PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengetahui jika mesin sampah anorganik yang disiapkan oleh Assahwin tidak sesuai dengan kontrak.

“Meski tak sesuai kontrak,  Harmein, selaku PPK tidak memeriksa dan meneliti mesin yang disiapkan oleh Assahwin. Bahkan tetap melakukan pembayaran 100 persen,” ujar majelis hakim.

Disebutkan, Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan pagu anggaran  Rp 1,8 miliar bersumber  dana DAU TA 2015.

Terdakwa Harmeini dengan sengaja tidak mengendalikan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik. sehingga  merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.514.993.578.

Sebaliknya menguntungkan Assahwin Batubara, dengan dibayarkannya uang sebesar Rp 1.514.993.578,- ke rekening CV Noprizal Azari di Bank Sumut, Cabang Kisaran.

Dengan pembayaran itu, seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan  Assahwinn sudah sesuai dengan Kontrak

Padahal, berdasarkan pemeriksaan ahli mesin dan ahli elektro dari Politehnik Negeri Medan dan BPK RI  diketemukan penyimpangan pekerjaan.

Pengadaan mesin tidak sesuai dengan standart  Peraturan Menteri Pertanian, tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman yang memiliki sertifikat SNI,

Pengujian tidak dilakukan sebelum digunakan. Mesin belum dapat dioperasikan, karena  mesin bak pencuci dan dryer box tidak dapat hidup.

Mesin penghancur plastik, Scanner, Spinner, conveyer, conveyer pemilah, bakpencuci, press hidrolik, dreyer box   gagal fungsi, karena tidak dapat menghasilkan potongan sampah plastik bersih.

Untuk mendukung pengoperasian seluruh mesin pengolah sampah anorganik, digunakan Genset Generator

Daya listrik yang dihasilkan oleh Genset  hanya memiliki kapasitas daya sebesar 50 KW atau setara dengan 62,5 KVA, tidak sesuai  spesifikasi dalam kontrak.

Dengan adanya penyimpangan-tersebut telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara, yaitu nilai bersih pembayaran Pemerintah Kota Tanjung Balai kepada CV Noprizal Azari.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo  Pasal18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menanggapi putusan majelis hakim, JPU Joharlan Hutagalung dari Kejari Tanjung Balai dan Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Sutan Nasution menyatakan pikir-pikir.

Putusan majelis hakim lebih rendsh dibanding tuntutan JPU yang menuntut terdakwa masing-masing 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan dan diwajibkan mengganti kerugian negara masing-masing Rp 750 juta subsider 4 tahun penjara.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *