Praktisi hukum : Upaya damai tersangka dan korban kasus ITE tak menghentikan proses hukum pidana

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Aprillia Supaliyanto MS, SH.,CIL.,CLA selaku Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) turut merespon beredarnya surat kesepakatan damai secara kekeluargaan yang beredar di Media Sosial (Medsos) WhatsApp baik secara perorangan ataupun grup warga Mimika pada Rabu (4/11/2020) lalu.

Surat kesepakatan damai secara kekeluargaan itu antara tersangka EO dan korban MM terkait kasus dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE video mesum viral di Kabupaten Mimika, Papua beberapa waktu lalu.

Surat perdamaian secara kekeluargaan itu dianggap tidak memiliki legitimasi dalam hal hukum pidana dan bukan serta merta dapat menghentikan proses hukum positif yang saat ini tengah berjalan.

Menurut Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Aprillia Supaliyanto MS, SH.,CIL.,CLA bahwa Hukum berlaku tanpa pandang bulu, equal dan tidak diskriminatif. Hukum harus di jalankan dengan mengacu pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, tanpa intervensi oleh oknum ataupun kelompok tertentu.

Jalanya hukum bukan bertujuan sebagai ajang balas dendam, akan tetapi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain termasuk publik.

Tujuan adanya Undang Undang untuk mengatur pranata dan perilaku sosial masyarakat. Selain itu keberadaan UU juga untuk membatasi dan mengontrol perilaku manusia agar tetap dalam koridor tatanan hukum, kesopanan dan moralitas.

“Terkait kasus video mesum viral di Timika, tentu ada hak personal yang terlanggar, akan tetapi ada hak publik yang berkaitan dengan moralitas juga ikut dilanggar. Jadi tidak seenaknya mau atur damai sendiri begitu,” kata Aprilia kepada MITRAPOL di Jakarta pada Senin, (9/11).

Perdamaian antara kedua belah-pihak melalui surat yang dibubuhi tandatangan tersangka EO dan korban MM bersama beberapa saksi tersebut menurutya berpengaruh dalam konteks perdata, akan tetapi bila dilihat secara perspektif pidana, maka sepanjang alat bukti dan unsur-unsurnya terpenuhi tetap berlanjut serta jalanya proses kasus tersebut tak dapat dihentikan.

Aprilia juga menyoroti dugaan keterlibatan salah satu oknum Perwira Polres Mimika yang tampil secara aktif dalam proses perdamaian tersangka EO dan korban MM meski telah mengetahui kasus itu tengah ditangani oleh Sub Dit V/Siber Diresktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua.

“Polisi sebagai alat negara yang memiliki tugas dan fungsi didalam menjalankan peraturan perundang-undangan harus mengedepan netralitas dan memastikan hukum positif tetap berjalan,” pungkasnya.

Terkait kasus video mesum itu, penyidik Polda Papua telah melimpahkan satu tersangka yaitu AZHB alias Ida (23) ke Kejaksaan Negeri Timika baru-baru ini.

Selain Ida, lima orang lainya ditersangkakan UU ITE diantaranya, VM, UY, PYM, EO dan DW.

 

Red.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *