Rahmawati dituntut 6,5 tahun penjara, terkait dugaan korupsi RSUD Kotapinang

  • Whatsapp

Mitrapol.com, Medan – Rahmawati Hasibuan (43) Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan (Labusel) dituntut 6 tahun 6 bulan, terkait perkara korupsi dana pengelolaan RSUD Kota Pinang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riamor Bangun yang bersidang secara virtual diruang cakra-2 PN Medan, Selasa (10/11/2020) pukul 19.00 Wib, juga menjatuhkan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan dan mewajibkan mengganti kerugian negara Rp 98.874.478 subsider 2 tahun penjara.

Menurut JPU Kejari Labusel ini, perbuatan di lakukan terdakwa bersama-sama dengan Dr. Daschar Aulia (penuntutan terpisah) selaku Direktur RSUD dan Ridwan Effendi ( penuntutan terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran.

Peristiwa Januari 2014 sampai Desember 2014 atau di RSUD Kotapinang Jalan Prof HM Yamin SH No. 3 Kec. Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

Terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.511.427.219.

Disebutkan, selaku Bendahara Penerimaan T.A 2014 memiliki tugas pokok dan fungsi,
menyetorkan seluruh penerimaan yang dikelolanya ke rekening kas umum daerah Kab. Labusel.

Dalam pengelolaan Anggaran RSUD Kotapinang T.A 2014 sebesar Rp. 23.075.293.786.00. dan pemungutan retribusi PAD sebesar Rp. 2.535.147.933,00

Tahun 2014 uang UP/GU yang ditarik Ridwan Efendi selaku Bendahara Pengeluaran Rp. 1.650.177.806 dicairkan atau ditarik dalam bentuk uang UP/GU sebanyak 15 kali dari Maret 2014 sampai Desember 2014.

Atas perintah dr.Daschar Aulia selaku Direktur RSUD, Ridwan Efendi menyerahkan uang kepada terdakwa. Penyerahan uang dimuat dalam tanda terima, 11 lembar kuitansi dan sebanyak 3 penyerahan uang tidak disertai bukti kuitansi.

Ganti Uang (GU) yang diserahkan Saksi Ridwan Efendi kepada terdakwa sebesar Rp. 1.650.177.806, ujar JPU dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Syafrin Batubara

Menurut JPU, anggaran belanja RSUD Kotapinang tidak dilaksanakan dengan benar, tapi digunakan terdakwa untuk biaya/keperluan diluar dari yang tertuang dalam DIPA

Penggunaan dana operasional sebesar Rp. 1.650.177.806, ada yang tidak sesuai dengan DPPA RSUD Kotapinang. Untuk pertanggungjawaban UP/GU, terdakwa membuat dan menyusun data SPJ UP/GU dengan membuat bon/faktur kuitansi fiktif.

Terdakwa secara Bersama-sama telah menguntungkan diri sendiri atau saksi dr.Daschar Aulia atau saksi Ridwan Efendi dan merugikan keuangan Negara dari Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang TA 2014 yang bersumber dari UP/GU dan penerimaan PAD sebesar Rp. 1.511.427.219.

Terdakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Advokat Soimah dan Aryati, selaku Penasehat Hukum terdakwa menilai tuntutan jaksa terlalu berat, sebab terdakwa tidak ada menikmati kerugian begara

“Bagi kami tuntutan terlalu berat. Sebab terdakwa bertindak berdasarkan perintah atasan. Nanti akan diuraikan dalam pledoi kami,” jelas Aryati kepada awak media, usai sidang.

Perlu diketahui, dalam perkara yang sama, dr Daschar Aulia (49), Direktur RSU Kota Pinang, telah divonis 6 tahun penjara, karena terbukti korupsi dana RSUD Kotapinang sebesar Rp 1,5 miliar.

Daschar juga didenda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, dan diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 1,2 milyar subsider 2 tahun kurungan.

 

Pewarta : (ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *