Video pelanggaran Pilkada, Bawaslu limpahkan Kades Mengandung Sari Ke Polres Lampung Timur

  • Whatsapp

Mitrapol.com, Lampung Timur – Terkait perkara pelanggaran oleh oknum Kepala Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, beserta Sekdes mengajak warga penerima PKH untuk memilih paslon Bupati No. Urut 2 Syaiful Bukhori telah dilimpahkan ke Pihak Kepolisian.

Hal ini disampaikan, Winarto selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Lampung Timur.

“Dugaan pelanggaran pidana Pemilukada Lampung Timur, oleh Kades dan Sekdes Mengandung Sari, sudah kita limpahkan ke Kepolisian Polres Lampung Timur untuk dilanjutkan ke Proses sidik,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dalam proses penanganan perkara tersebut, pihaknya menggunakan saksi ahli bahasa dan saksi ahli pidana dari Unila.Selain itu untuk saksi-saksi warga penerima PKH belum dapat terkonfirmasi termasuk juga Kades dan Sekdesnya.

“Hingga Senin kemarin (9/11),seluruh saksi belum terperiksa,termasuk Kades dan sekdes. Kemudian diundang oleh kawan-kawan penyidik Polres Lampung Timur dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan keterangan hari ini,” ungkap Winarto pada awak media, Rabu (11/11 ).

Hal lainnya, Winarto juga menjelaskan, soal pelanggaran serupa yang dilakukan oleh salah satu oknum Kades di Kecamatan Jabung.

“Kalau untuk Jabung, karena ada 2 alat bukti dan saksinya tidak terpenuhi, maka di pembahasan kedua dihentikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Amir Faisol selaku Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Lampung Timur, mendesak pihak Bawaslu dan Gakkumdu menerapkan UU No.07/2017 yaitu dalam perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Kades dan Sekdes.

“Pelanggaran dalam Pilkada oleh Kades dan Sekdes Mengandung Sari itu, unsur pidana sudah cukup jelas sebagaimana dalam video yang beredar. Tentunya pihak Bawaslu dan Gakkumdu harus menerapkan UU No.07/2017 dengan butiran pasal yang terkandung,” tegasnya.

Amir Faisol berpendapat, pasal yang diterapkan pihak Bawaslu dengan UU No.10 tahun 2016 Pasal 188 Jo Pasal 71, dengan alasan tindak pidana ringan, sangat tidak tepat. Sebab dalam Video sudah jelas serta aturan baku yang digunakan harus yang terbaru.

Dalam UU No.07/2017 itu jelas diatur setiap butiran pasal demi pasal bagi ASN sampai dengan aparatur desa/kampung, RT dan RW termasuk pelanggaran yang pidananya dan dendanya jelas, terlebih cukup unsur.

“Apalagi menjual program pemerintah berupa PKH. Ini juga bentuk menggunakan atau menjual program pemerintah serta memanfaatkan kewenangan jabatan. Jadi, diminta pihak Bawaslu untuk dapat lebih jeli dalam menyikapi hal ini,” tutup Amir.

 

 

Pewarta : MM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *