Terbukti korupsi, Bendahara RSUD Kotapinang divonis 4 tahun 6 bulan penjara

  • Whatsapp

Mitrapol.com, Medan – Bendahara RSUD Kotapinang, Rahmawati Hasibuan (43), divonis 4 tahun 6 bulan penjara, karena terbukti bersalah korupsi dana pengelolaan RSUD Kotapinang.

Majelis Hakim Tipikor PN Medan diketuai Syafrin Batubara yang bersidang secara virtual di ruang Cakra-8 , Kamis (12/11/2020) juga menjatuhkan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Bahkan, terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 98.874.478 subsider satu tahun penjara.

Hakim ketua Syafri Batubara dalam putusannya mengaku sepakat dengan tuntutan JPU yang menjerat terdakwa dengan dakwaan primer. Namun majelis hakim tidak sependapat dengan JPU tentang lamanya hukuman,” jelas Syafrin.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan JPU Riamor Bangun dari Kejari Labuhanbatu Selatan, yang menuntut terdakwa 6 tahun 6 bulan penjara.Terdakwa juga dituntut denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan, dan diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 98.874.478 subsider 2 tahun penjara.

Menanggapi putusan majelis hakim, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Advokat Aryati dan Soimah menyatakan pikir-pikir.. Hal senada juga disampaikan JPU Riamor Bangun, pikir-pikir. Peristiwanya Januari 2014 sampai Desember 2014, di RSUD Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

Terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.511.427.219.

Disebutkan, selaku Bendahara Penerimaan T.A 2014, terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi, menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas umum Labusel. Dalam pengelolaan Anggaran RSUD Kotapinang T.A 2014 sebesar Rp. 23.075.293.786.00.dan pemungutan retribusi PAD sebesar Rp. 2.535.147.933,00

Tahun 2014 uang UP/GU yang ditarik Ridwan Efendi selaku Bendahara Pengeluaran Rp. 1.650.177.806 dicairkan dalam bentuk uang UP/GU sebanyak 15 kali.

Perbuatan terdakwa atas perintah dr.Daschar Aulia (penuntutan terpisah) selaku Direktur RSUD, dan Ridwan Efendi (penuntutan terpisah ) menyerahkan uang kepada terdakwa.

Penyerahan uang dimuat dalam tanda terima, 11 lembar kuitansi dan sebanyak 3 kali penyerahan tidak disertai bukti kuitansi. Ganti Uang (GU) yang diserahkan Ridwan Efendi kepada terdakwa sebesar Rp. 1.650.177.806.

Disebutkan, anggaran belanja RSUD Kotapinang tidak dilaksanakan dengan benar, tapi digunakan untuk biaya/keperluan lain.

Penggunaan dana operasional sebesar Rp. 1.650.177.806, ada yang tidak sesuai dengan DPPA RSUD. Lalu terdakwa membuat dan menyusun data SPJ UP/GU dengan membuat bon/faktur kuitansi fiktif .

Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau Daschar Aulia atau Ridwan Efendi dan merugikan Keuangan RSUD Kotapinang TA 2014 yang bersumber dari UP/GU dan PAD Rp1.511.427.219.

Terdakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perlu diketahui, dalam perkara yang sama, dr Daschar Aulia (49), Direktur RSU Kota Pinang, telah divonis 6 tahun penjara.

Daschar juga didenda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, dan diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 1,2 milyar subsider 2 tahun penjara.

 

Pewarta : (ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *