Bank Aceh tidak profesional laksanakan komitmen kerjasama, LASKAR: Segera copot Haizir Sulaiman

  • Whatsapp

Mitrapol.com, Provinsi Aceh – Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) melalui Kabid Hukum dan Ham, Muhammad Ikhsan,S.H mengatakan jika Bank Aceh telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada PT Harta Tamita Bersama oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya Nomor 71/PDT/2020/PT BNA, kasus ini bermula dari kerjasama antara Bank Aceh dengan PT Harta Tamita Bersama mengenai Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Juni 2015.” ucap Ikhsan.

Masih ucap Ikhsan sesuai dengan Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan addendum 1 pada tanggal 22 Oktober 2015, addendum 2 pada tanggal 23 Desember 2015 dan addendum 3 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2016, dan tertuang di perjanjian tersebut, PT Hartana Tamita Bersama berhak mendapatkan fee atas jasa pemasaran produk dan penagihan kredit Bank Aceh sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam addendum tersebut, sesuai dalam Addendum 3 juga dinyatakan bahwa Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2019, Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Bank Aceh tidak menpedomani addendum 3 yang telah disepakatinya dengan PT Hartana Tamita Bersama dalam melakukan pembayaran.

Bank Aceh tidak membayar fee sesuai kesepakatan sebanyak 4 (empat ) kali yaitu pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan terakhir Desember 2018. Total kekurangan bayar yang dilakukan oleh Bank Aceh yaitu Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) belum lagi kerugian imateri yang dialami oleh perusahaan PT.Hartana Tamita Bersama tersebut.” ungkap Kabid Hukum dan Ham LASKAR.

Rapat tanggal 04 Januari 2019 antara Bank Aceh dan PT Hartana Tamita Bersama yang pada kesimpulannya dinyatakan perjanjian kerjasama antara keduanya akan diberhentikan. PT Hartana Tamita Bersama meminta seluruh kewajiban Bank Aceh yang belum dibayar untuk dapat diselesaikan segera, antara lain mengenai kekurangan pembayaran fee atas jasa pemasaran produk-produk kredit Bank Aceh. Namun hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Bank Aceh, akibat tindakan Bank Aceh tersebut, PT Hartana Tamita Bersama menyatakan mengalami kerugian dari segi materil dan immaterial.” ujar Ikhsan.

Kabid Hukum dan HAM LASKAR, Muhammad Ikhsan, SH. berpandangan bahwa seharusnya Bank Aceh melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga mengatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal itu berarti, Bank Aceh sebagai salah satu pihak dalam perjanjian dan telah menyepakati isi di dalam perjanjian tersebut, terikat untuk memenuhinya.” ucapnya.

Masih menurut Kabid Hukum dan Ham LASKAR, jika wanprestasi yang dilakukan oleh Bank Aceh telah mencoreng nama baik Bank Aceh yang sekarang merupakan Bank Daerah Syariah pertama di Indonesia saat ini, Ikhsan sangat menyayangkan tindakan Bank Aceh yang telah menjadi Bank Aceh Syariah tersebut, nilai-nilai kejujuran yang seharusnya ditunjukkan dalam kerjasama malah dinodai dengan tindakan tersebut, terlebih Bank Aceh memiliki motto yang selalu digaungkannya yaitu “kepercayaan dan kemitraan” yang seharusnya sejalan dengan tindakannya, apabila Bank Aceh sering kali melakukan wanprestasi semacam itu, maka motto itu hanya menjadi “omong kosong” belaka.” Cetusnya

Kabid Hukum dan Ham LASKAR menilai Putusan pengadilan yang menyatakan Bank Aceh wanprestasi juga akan berakibat pada perjanjian-perjanjian bisnis lainnya yang dilakukan Bank Aceh kedepan,itikad baik Bank Aceh dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya akan diragukan, hal ini tentu merugikan Bank Aceh sendiri, dan Putusan Pengadilan ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Bank Aceh nantinya oleh karena itu LASKAR mendesak kepada Dewan Komisaris untuk segera mengevaluasi kinerja Haizir Sulaiman sebagai Direktur Utama Bank Aceh dan jika perlu di copot segera dari jabatannya guna memperbaiki tingkat kepercayaan para nasabah dan rekanan kerja terhadap Bank Aceh yang telah menjadi Bank Aceh Syariah tersebut tutup Ikhsan sebagai Kabid Hukum dan Ham LASKAR.

 

 

Pewarta : Indra

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *