Gubernur Jabar Kang Emil Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

  • Whatsapp

Mitrapol.com, Jabar – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil akan Memenuhi undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan pelanggaran Adanya pengumpulan massa yang berpotensi Terjadinya penyebaran Covid-19 di Megamendung, kabupaten bogor. Pada pekan Lalu

Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil Didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar akan mengunjungi kantor Bareskrim Polri di Jakarta. Jumat (20/11/2020).

Sebagai warga negara yang taat hukum, maka Undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib Kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri Didampingi Kepala Biro Hukum. ” Ucap Kang Emil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11/20).

Kang Emil mengatakan, Bareskrim Polri Mengundang dirinya untuk memberikan Klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun Dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri.

Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah Pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang Situasinya tidak bisa dipersamakan. ” Katanya

Kang Emil menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan Meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor Yang diduga melanggar protokol kesehatan.

Ia meminta maaf apabila munculnya kerumunan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. Juga sekaligus mengatakan akan memperbaiki penanganan Covid-19 di Jabar. “Sebagai pimpinan saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika ini membuat situasi kurang baik, jadi permohonan saya sangat tulus teriring juga untuk memperbaiki jika ada kekeliruan dalam manajemen Covid-19 di mata banyak pihak,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa acara tersebut berada dalam lokus kuasa kepala daerah setempat, dalam hal ini Bupati Bogor Ade Yasin. Ia mengatakan, Pemkab Bogor pun sebenarnya tidak mengeluarkan izin acara penyambutan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut. “Jadi kemarin itu kalau berdasar hukum, wilayahnya bupati dan wali kota. Kedua, bupati dan pemerintah daerah Bogor sudah melakukan hal yang benar yaitu tidak memberikan izin. Bahkan, aparat melalui kodim sudah melobi malam harinya untuk mengimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan,” ungkapnya.

“Namun keesokan harinya karena terjadi euforia, maka terjadi dua pilihan, antara menegakkan secara represif atau melakukan pendekatan humanis. Dengan massa yang begitu besar, maka aparat mengambil keputusan humanis yaitu mengimbau sambil mengawal,” jelasnya. Meskipun, ia mengatakan, keputusan tersebut akhirnya berimbas pada pergeseran jabatan Irjen Rudy Sufahriadi dari Kapolda Jabar. Oleh karenanya, Emil meminta agar masyarakat khususnya pemimpin ormas dan komunitas untuk memahami pentingnya partisipasi publik untuk mencegah penularan Covid-19. “Tidak bisa mengandalkan aparat saja tapi masyarakatnya tidak berpartisipasi. Karena benteng Covid-19 ini adalah 3M. Jadi itu imbauannya, tanpa adanya partisipasi publik, sampai kapanpun Covid-19 tidak bisa dikendalikan,” ungkapnya.

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *