Ungkap monopoli perdagangan Benur, Anton Charliyan beri apresiasi KPK tangkap Menteri KKP

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu 25 November 2020 malam menggelar konferensi pers kegiatan operasi tangkap tangan berkaitan dugaan Tindak pidana korupsi perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Dalam tangkap ini KPK telah mengamankan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), EP dan isterinya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, EP diamankan bersama dengan 16 orang lainnya yang diamankan dari berbagai tempat di Tangeran, Bekasi dan Bogor. Rabu (25/11).

Dalam konferensi pers tersebut KPK menjelaskan kronoligis penangkapan EP bersama 16 orang lainnya, dijelaskan KPK, Operasi tangkap tangan yang dilakukan berdasarkan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Menanggapi ditangkapnya Menteri KKP dan 16 orang lainnya oleh KPK, Dr. H. Anton Charliyan, Pembina Komunitas Nelayan Bibit Benur dan lobster Jabar dan Sulsel, memberikan komentarnya.

“Kami atas nama Komunitas Nelayan dan Para Pengusaha Export Benur dan Lobster Jabar dan Sulsel, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK yang sudah berhasil membongkar Monopoli Export Benur dan Lobster yang memang dirasakan sangat mencekik para Nelayan dan membingungkan para exportir saat ini,” ujar Dr H Anton Charliyan kepada mitrapol. Rabu (25/11).

Lanjutnya, Perdagangan Export lobster Dalam Negri Pasca dibuka perizinan secara resmi berdasarkan surat dari KKP 12/ PERMEN -KP/Tahun 2020 langsung mendapat sambutan luar biasa dari para pelaku usaha, karena memang merupakan sektor bisnis yang sangat menjanjikan sampai dalam waktu singkat kurang lebih 60 Perusahaan terdaftar.

Namun sayang dalam pelaksanaanya ada ketimpangan antara tujuan dan cara, selalu ada saja yang memanfaatkan celah bisnis ini dengan dibuatnya aturan dengan dalih untuk menertibkan dan menyederhanakan proses Export ini, jelas mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Namun kenyataanya mejadikan biaya jadi High Cost, karena terjadi Monopoli berupa kolusi Antara PT ACK (Aero Citra Cargo) dengan Kementrian KKP, yang mengatur regulasi monopoli bahwa exportir dari Indonesia harus dikirim melalui 6 PT yang telah ditunjuk asosiasi (Pelobi) yang harga belinya lebih rendah sehingga sangat merugikan para Nelayan.

Ini sudah merupakan indikasi adanya praktek suap (fee), padahal Buyer kita bisa jual dengan laba provit Rp 5-10 Ribu buat Benur jenis Mutiara, 1 – 2 Ribu buat Benur jenis Pasir.

Dari sisi cargo pun disini jasa ongkos pengiriman dikondisikan dengan harga per ekor Rp 1.800, hal ini jelas sangat memberatkan para Exportir, padahal jasa Cargo biasanya dihitung per Kg. Berapa besar keuntungan dari pengiriman Cargo saja.

Tulisan merah dengan huruf Kanji, merupakan jawaban dari vietnam : Bahwa 6 perusahaan yang ditunjuk tersebut, merupakan PT yang bermasalah, dan 5 orang yang ada dalam foto itu, sebenarnya sedang di cari oleh pihak Penegak Hukum Vietnam. Sementara yang ajaib adalah, mereka di Indonesia bisa membuat MOU dengan Kementrian Kelautan

 

Kemudian Kalau jualnya di luar 6 PT yang di tunjuk, Pelobi Cargo sengaja tidak akan memberangkatkannya, disini semakin terlihat adanya Monopoli, sementara 6 PT yang ditunjuk tersebut belum teruji masalah pembayaran dan teknis sortirannya, bahkan di Vietnam ke 6 Perusahaan tersebut sudah di Backlist.

Sebagai bukti konkrit, ada informasi langsung dari Vietnam sebagai Negara tujuan Export, bahwa ke 6 PT tersebut juga bermasalah dengan pemerintah Vietnam, bahkan ditemukan ada beberapa dokumen yang di palsukan.

Kami berharap KPK kali ini tidak setengah-setengah, Menteri bisa saja ditangkap, tapi jika jaringanya tetap dibiarkan sama saja dengan bohong, usut sampai tuntas semua oknum dan jaringan yang terlibat sampai ke akar-akarnya, simana disini akan sangat banyak sekali jaringan-jaringan yang terlibat didalamya yang tidak perlu kami buka secara vulgar disini, tapi sudah kami catat dan kami datakan semuanya yang tidak menutup kemungkinan berlaku juga bagi jenis Export lainya.

Mudah-mudahan dengan terbongkarnya Export Benur ini akan berdampak pada penyehatan sistem Export lainya di Indonesia.

Bravo KPK, tunjukan bahwa Hukum benar-benar bisa menjadi pelindung dunia usaha di Republik ini sehingga ada jaminan kepastian Hukum yang mampu mententramkan dunia usaha kita, pungkas Dr. H. Anton Charliyan, Pembina Komunitas Nelayan Bibit Benur dan lobster Jabar dan Sulsel.

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *