Salah guna PBB Sektor Perkebunan, Kadis PPKAD Labura dituntut 4 Tahun Penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Salah guna dana PBB Sektor Perkebunan Kab. Labuhan Batu Utara (Labura), Sumatera Utara, Drs Ahmad Fuad Lubis M.Si (53) dan Drs. Faizal Irawan Dalimunthe  (48) dituntut masing-masing 4 tahun penjara.

Selain kedua Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labura itu, JPU juga menuntut Drs Armada Pangaloan (53), Kabid Pendapatan Dinas DPPKAD Labura dengan hukuman yang sama, Kamis (26/11/2020).

Bahkan ketiganya dituntut denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun menyangkut uang pengganti kerugian negara tidak dibacakan, sebab telah dibayar oleh ketiga terdakwa.

Dalam persidang secara virtual di ruang Cakra-3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, JPU Hendri Sipahutar membacakan satu persatu nota tuntutanya, sebab ketiganya disidangkan dengan berkas terpisah.

Disebutkan, Drs Ahmad Fuad Lubis M.Si (53), Kadis Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset daerah Kab. Labuhanbatu Utara tahun 2011-2013, secara melawan hukum telah merugikan negara  Rp 937.384.612.

Peristiwanya,  Nopember-Desember 2013, Ahmad Fuad Lubist bersama Armada Pangaloan , telah menyalahgunakan dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor perkebunan.

Semula pemerintah pusat mengucurkan dana bagi hasil dari PBB sektor perkebunan sebesar Rp. 937.384.612, lantas kedua terdakwa membagi-bagikan dana tersebut kepada para pejabat dan PNS  Kab  Labura.

Berdasarkan audit BPKP Sumut, akibat dari perbuatan terdakwa negara dirugikan  Rp. 937.384.612,

Kemudian perbuatan bagi-bagi dana PBB sektor perkebunan juga diteruskan oleh Drs. Faizal Irawan Dalimunthe  (48), Kadis DPPKAD tahun 2013-2915

Peristiwanya, Nopember –Desember 2015, pemerintah pusat mengucurkan dana PBB sektor perkebunan sebesar Rp
1.249.084.683,-

Terdakwa secara melawan hukum, membagi-bagi dana tersebut Berdasar audit BPKP Sumut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.249.084.683.

Menurut JPU, perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UnU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana .

Hakim ketua Syafrin Batubara menunda persidangan hingga Senin (30/11/2020) dengan agenda pembacaan notabelaan (pledoi) Penasihat Hukum dari Kantor hukum Hasrul Benny Harahap.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *