Warga Laporkan Dugaan Pungli PTSL Ke Kejari Pelalawan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Riau Pelalawan – Program Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat, yang lebih dikenal dengan sebutan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat sertifikat hak milik.

Salah satu kemudahan dari program tersebut, adanya ketentuan besaran biaya yang sangat murah. Seperti tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/v /2017,Nomor: 590-3167A,Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Dalam SKB 3 Menteri itu, sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta program PTSL. Untuk Kategori IV, yakni wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 200.000.-Namun sepertinya, SKB 3 Menteri tersebut, tidak berlaku bagi Pemerintah Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sebab, Pemerintah Desa Bagan Limau membebani biaya PTSL di luar batas ketentuan yang ada.

Ketika di konfirmasi awak media ini terkait pemanggilan mantan Kades Desa Bagan limau, Kasi Intel Kejari Pelalawan Sumriadi SH.MH.

Rabu 25/11/2020 membenarkan bahwa Parsana mantan kades desa bagan limau, beserta Sanely Mandasari kaur keuangan dan Sukimin ketua RW 004 baru saja Kami mintai keterangan terkait adanya laporan dari masyarakat, tentang dugaan Pungutan liar (Pungli) untuk pembuatan Sertifikat PTSL.

Menurut keterangan salah satu warga peserta program PTSL ini, Kamis 26/11/2020 yang identitasnya tidak mau ditulis mengatakan, bahwa biaya yang dibebankan ke warga nilainya variatif, ada yang mencapai Rp900.000, bahkan sampai jutaan rupiah. Yang tambah membuat geram masyarakat, sudah setahun lebih program tersebut berjalan, masih banyak sertifikat masyarakat yang belum di berikan, Apa karena masyarakan belum membayar dan melunasi biaya yang di minta oleh Pemerinta Desa (PemDes) setempat.” ujarnya

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Kami menuntut adanya transparansi dari pihak Pemerinta Desa (PemDes) Bagan Limau. Untuk memberi penjelasan dan kepastian kepada masyarakat, Kapan Sertifikat bisa kami ambil. Jangan hanya mau mengambil uangnya saja, sementara sertifikat belum kami terima sampai sekarang.” pungkasnya

Karna tidak adanya tranparansi dari Pemerinta Desa (PemDes) Bagan limau didalam aturan SKB 3 Mentri, Kami Masyarakat Desa Bagan Limau akhirnya memutuskan untuk membuat laporan ke Kejari Pelalawan. Terkait adanya indikasi dugaan Pungutan liar (Pungli) pada program PTSL di Desa Kami, Yang diduga dilakukan oleh oknum Pemerinta Desa (PemDes), Sesuai Dalam SKB 3 Menteri itu sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta program PTSL, yaitu untuk wilaya Perovinsi Riau besarnya biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 200.000. Maka dari itu, “Kami Membuat laporkan dugaan Pungutan liar (Pungli) ini ke Kejari Pelalawan.” tandas salah satu warga

 

 

Pewarta : Sariaman

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *