Fahris: Keterlambatan Pembahasan APBD Halteng Tahun 2021 Bukan Salah Bupati

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Halteng – Keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tahun 2021 yang di cemoohkan oleh salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad, bukan salah Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal itu dibantah habis-habisan oleh seorang Fahris Abdullah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Halteng. Kata Fahris, Nuryadin telah keliru.

Keterlambatan penyampaian APBD tahun 2021 kata Fahris, tidak sengaja diperlambat oleh Pemda, dalam hal ini Bupati Edi Langkara.

Mantan Wakil Ketua DPRD Halteng ini juga menambahkan, isu keterlambatan APBD 2021 tersebut lantaran peralihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pembangunan Daera (SIPD).

“Sesungguhnya keterlambatan penyamapian APBD 2021 ke DPRD akibat dari peralihan regulasi SIMDA ke SIPD, bukan sengaja diperlambatkan oleh Bupati. Artinya apa yang dikatakan Nuryadin itu tidak benar,” kata Fahris, Rabu (2/12/2021).

Kepada Nuryadin, Fahris juga menjelaskan bahwa ada regulasi baru dimana tim anggaran Pemda Halteng butuh proses untuk beradaptasi atas regulasi baru, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Mendagri 050 tahun 2020. Kemudian, turunan dari Permendagri nomor 90 tahun 2019, tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

“Ini sudah jelas diatur dalam Kepmen nomor 050 tahun 2020, makanya eksekutif butuh proses untuk penyesuaian,” imbuhnya.

 

 

Pewarta : Sahwan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *