Disoal Polemik RAPBD 2021, Fraksi Golkar DPRD Halteng Sebut Nuryadin Tak Faham Regulasi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com. Halteng – Ternyata Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara juga ikut mencermati dinamika yang berkembang dalam tahapan perencanaan dan penyusunan RAPBD tahun 2021.

Sebagaimana disampaikan oleh Nuryadin Achmad selaku Anggota DPRD Halteng menjelaskan belum lama ini bahwa, keterlambatan pengajuan dokumen APBD 2021 adalah kelalaian Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng dalam hal ini Bupati.

Tentu hal itu membuat Fraksi Golkar DPRD Halteng harus mengeluarkan pernyataan sikap yaitu sebagai berikut:

1. Keterlambatan pengajuan dokumen RAPBD 2021 oleh Pemda ke DPRD bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena terjadi perubahan regulasi dalam penyusunan dan pengajuan dokumen APBD yang sebelumnya SIMDA ( Sistem informasi Manajemen Daerah ) ke SIPD (System Informasi Pemerintah Daerah ).

Seperti yang dijelaskan dalam Permendagri No 70 tahun 2019, serta Permendagri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanan pembangunan dan keuangan daerah serta yang terakhir Kepmendagri No 50 tahun 2020.

“Perubahan sistem ini dimaksudkan agar penyusunan APBD dapat paripurna mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan rakyat Halteng yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Hal ini senada dengan arahan menteri Keuangan Republik Indonesia,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Halteng, Zarkasih Zainunddin.

“Dan untuk diketahui bahwa, keterlambatan ini tidak hanya di Kabupaten Halmahera tengah, tetapi juga beberapa Kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” sambung Zarkasih.

2. Pemberian WTP oleh BPK RI kepada Pemda Halteng adalah sebuah prestasi yang mestinya mendapatkan apresiasi. Karena, dengan pemberian WTP terikut didalamnya Reward berupa DID sebesar 41 M. Sehingga pernyataan saudara Nuryadini Achmad dimana Pemda akan kehilangan anggaran itu tidaklah berdasar.

3. Bahwa pernyataan saudara Nuryadin Achmad yang mengancam tidak akan membahas APBD Halteng tahun Anggaran 2021 justru memperlihatkan sikapnya yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Halteng. Dan sikap itu adalah sikap pribadi yang tidak dibenarkan untuk membawa nama lembaga DPRD.

4. Bahwa dalam perjalanan pemerintahan selama Tiga Tahun, Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan laporan resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku pemimpin tertinggi Koalisi Elang Rahim untuk melakukan evaluasi atas dinamika social dan dinamika di Parlemen.

“Terkhusus dalam dinamika Parlemen, kami meminta untuk dapat mengevaluasi komunikasi politik yang dibangun oleh koalisi Elang-rahim dengan sahabat-sahabat Partai Politik,” tutup Fraksi Golkar.

 

 

 

Pewarta : Fandi/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *