Kuasa Hukum Warga Aornakan Kecewa Bawaslu Hentikan Kasus Pernyataan Oknum Paslon Bupati Sebut ‘Gila-gila”

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pakpak Bharat – Kuasa hukum sekelompok masyarakat Desa Aornakan II, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Aliando Boangmanalu, SH., MH mengaku kecewa dengan keluarnya surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pakpak Bharat menghentikan pengusutan kasus atas pernyataan pasangan calon bupati yang menyebut ‘Gila-gila’.

“Laporan masyarakat Aornakan II soal beredarnya video ada salah satu oknum paslon bupati Pakpak Bharat menyebut warga Aornakan ‘gila-gila’ telah diberhentikan. Surat pemberhetian kasus tersebut telah diterima pelapor atas nama Sinar Manik, Rabu (2/12/2020),” kata Aliando, Kamis (3/12/2020).

Dalam keterangannya Aliando mengaku kecewa soal putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Pakpak Bharat dengan Nomor 131/Bawaslu-Prov.SU18/TU.00.01/XI/2020 atas laporan warga dengan nomor 003/reg/LP/PB/Kab/02.02/XI/2020 perihal kampanye hitam serta memiliki unsur fitnah dan penghinaan terhadap warga tertanggal 23 November 2020 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

“Putusan tersebut membuat warga kecewa. Tak hanya kecewa, saya dan warga juga bertanya kalau pun tidak memenuhi unsur kenapa tidak dijelaskan apa alasannya,” katanya.

Aliando pun mengatakan seharusnya dalam keputusan tersebut Bawaslu juga harus menyertakan secara detail apa alasannya tidak diterima unsur tindak pidana.

“Harusnya disertakan alasannya. Kalau hanya dibuat keputusan tanpa alasan, hal demikian tidak benar,” ungkapnya.

Sebagai kuasa hukum warga, Aliando juga masih mempertimbangkan apakah laporan yang sama diteruskan kepada kepolisian. Sebab kata dia, sesuai data dan video yang diperoleh warga bahwa dalam video tersebut oknum paslon tersebut menyebut kata gila-gila. Dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh saksi yang ikut mendengar penyataan tersebut diungkapkan saat menggelar kampanye di Desa Aornakan II.

“Untuk pelaporan lain masih kami pertimbangkan. Sebab masyarakat atau pelapor tidak terima atas keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Pakpak Bharat,” katanya.

Sementara Sihar Manik warga Aornakan II sebagai pelapor mengatakan pihaknya telah mendapat jawaban dari Bawaslu.

Surat Bawaslu yang diterimanya langsung ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Mawardi Tumanggor. Disebutkan dalam surat tersebut laporan sebelumnya tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

“Pemberitahuannya hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilihan maka diberitahukan laporan diberhentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana,” tandasnya

 

 

 

 

Pewarta : Malau

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *