Polemik RAPBD 2021 dengan sistem SIMDA dan SIDP tidak hilangkan DID Halteng

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Halteng – Konflik pendapat terkait keterlambatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tahun 2021 membuat Hayun Maneke, Wakil Ketua II DPRD Halteng angkat bicara.

Menurut Hayun, pada prinsipnya DPRD dan Pemda berkeinginan agar pengajuan dan pengesahaan RAPBD Tahun 2021 dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri 64 tahun 2020, Tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2021.

Bagi Hayun, tak ada kesengajaan Pemda dalam hal ini memperlambat pembahasan RAPBD Halteng. Sebab, ketepatan waktu pengesahan RAPBD juga merupakan sebuah prestasi bagi Pemda dan DPRD selama 2 tahun berturut turut

Prestasi ini yang kemudian berimplikasi pada bertambahnya sumber pendapatan daerah yaitu Dana Insentif Daerah (DID).

“Perubahan rezim regulasi yang mengatur tentang Sistem Informasi Majamen Daerah (SIMDA) yakni Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berubah menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,” jelas Hayun.

Sebenarnya bukan sekedar penyesuaian, tapi justru dilakukan perubahan yang mendasar dalam penyusunan rancangan anggaran dalam aspek klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur.

Sehingga kemudian lanjut Hayun, Pemerintah Pusat mengeluarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur, mengharuskan Pemda melakukan penyesuaian dan Perubahan dalam penyusunan Rancangan APBD.

“Perubahan ini mengakibatkan Pemerintah Daerah membutuhkan waktu ekstra untuk melakukan penyesuaian,” imbuhnya.

Hayun juga diakui, perubahan regulasi ini sudah diundangkan sejak tahun 2019. Namun, dalam prakteknya rata-rata Pemda mengalami kesulitan sehingga kemudian Mendagri mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 050 Tahun 2020 yang baru dan ditanda tangani bulan Oktober sebagai turunan dari Permendagri 90 Tahun 2019.

Lantas apakah DID akan hilang jika pengesahan APBD Halteng tidak tepat waktu? Kata hayun, “Tidak”.

“Saya kira tidak, karena faktor keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD diakibatkan oleh adanya perubahan regulasi,” katanya.

Kaitannya dengan perubahan regulasi ini, beberapa hari yang lalu pimpinan OPD yang menjadi bagian dari TAPD seperti BAPPEDA dan Badan Keuangan melakukan konsultasi ke Mendagri terkait dengan penerapan SIPD. Dan anggota TAPD lainnya, juga mengikuti pelatihan tentang penerapan SIPD yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi di Kabupaten Halmahera Selatan,” sambung Hayun.

Hal itulah yang membuat TAPD belum sempat memenuhi undangan DPRD untuk melakukan rapat bersama dengan BANGGAR DPRD. Jadi, memang Pemda tidak memiliki niat sama sekali untuk menghambat proses pembahasan dan pengesahan RAPBD Tahun 2021.

Hayun berharap, pihaknya dan seluruh masyarakat Halteng lebih bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Karena memang sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami situasi yang sama.

Disisi lain Hayun berharap, BAPPEDA sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan Daerah harus lebih Up To Date terhadap perkembangan perubahan regulasi teknologi dalam menghadapi perubahan-perubahan sistem informasi perencanaan pembangunan.

“Karena regulasi baru ini mengharuskan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam sistem data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hal ini penting,” titipnya.

 

Pewarta : Sahwan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *