Peruntukan RTH dan RTU berbeda, Ini Penjelasan Kadis DPMPTSP Kota Metro

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Saat ini banyak ditemukan rumah tempat hunian (RTH) dijadikan sebagai rumah tempat usaha (RTU) bagi perusahaan. Persoalannya apakah sang pengusaha/perusahaan sang penyewa rumah yang kurang memahami aturan atau pemilik rumah.

Sesuai dengan aturan, bahwa usaha di rumah yang dibolehkan yakni yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dan usaha menengah atau usaha besar.

Hal ini juga disampaikan,Edy Pakar,SH.MM selaku Kadis DPMPTSP Kota Metro,bahwa terkait perizinan gudang maupun peralihan fungsi tempat usaha.

“Teknisnya perizinan gudang semua di dinas perdagangan, jika bangunan IMB didinas PU. Kaitannya kami adalah setelah perizinan itu keluar. Jika kami salah dalam mengeluarkan izin, bisa langsung melakukan perubahan kepada kami. Salah satunya jika ada kesalahan dalam penerbitan luasan gudang yang nantinya berpengaruh kepada setoran pengusaha/perusahaan ke kas daerah. Intinya pembinaan dan teknisnya ada dimasing – masing dinas terkait,”ungkap Edi.

Edi juga menambahkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro, masih memiliki banyak keterbatasan dan akan berkomitmen terus membenahi.

“Memang pelayanan disini satu pintu, artinya bagi yang mengurus izin daftar dan keluar izin disini. Kita juga memiliki tim teknis dari dinas – dinas terkait lainnya. Berhubung saat ini kita belum memiliki MPP (Mal Pelayanan Publik) dikarenakan keterbatasan anggaran daerah dan ruang/gedung tidak memadai, kami sementara waktu hanya berkomunikasi dengan semua dinas. Tetapi kami juga tidak akan menerbitkan sebelum ada rekomendasi dari dinas – dinas tersebut,”tambahnya.

Masih kata Edi, bahwa DPMPTSP Kota Metro, dalam memberikan kemudahan dan mempercepat layanan perizinan yakni penggunaan TTE ( Tanda Tangan Elektronik ) sendiri sesuai dengan kebijakan dari Kementrian Dalam Negeri dan sesuai dengan rekomendasi KPK RI.

“Selama ini masalah tandatangan memang masih menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu saya dalam menandatangani kecuali IMB, sudah tidak tanda tangan basah, tetapi digital. Artinya pelayanan tidak terhambat dimanapun saya berada dan terkoneksi jaringan signal, walau hari libur tetap bisa. Tetapi saya juga harus berhati – hati sebelum berkas tersebut sampai dimeja saya,”tutupnya.

 

 

 

 

Pewarta : MM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *