Desa Harus Pastikan Warganya Terima Pelayanan Dasar Pendidikan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Wajo – Desa harus memastikan warganya yang berusia sesuai kriteria penerima pelayanan dasar bidang pendidikan dapat menerima atau mengakses layanan tersebut sesuai kategori usianya.

Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya meningkatkan kualitas pendataan dengan pendekatan SIPBM (Sistem Informasi Pendataan Berbasis Masyarakat) dalam upaya mendorong pencapaian tujuan kemitraan dalam pembangunan desa di mana desa membutuhkan data yang valid dan akurat terkait dengan kondisi, potensi dan masalah yang dimiliki sebagai instrumen advokasi untuk membangun jejaring dengan para pihak, termasuk dalam penanganan masalah pendidikan yang menuntut adanya kolaborasi antarinstansi dan antarlembaga pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hj.Rosyidah Rachmawaty, Pelaksana Tugas Direktur Jendral (Plt. Dirjen) PPMD Kemendes PDTT pada kegiatan Workshop Peningkatan Kapasistas dalam Rangka Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah Sebagai Hasil Monitoring ATS dan ABTS di Makassar, 2-4 November 2020 ini.

Sebagai bagian upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, kini anak-anak putus sekolah menjadi perhatian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Worskhop untuk menyusun rencana aksi dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) ini diikuti 104 peserta perwakilan dari 18 Kabupaten se-Sulawesi Selatan dari unsur Bappeda Kabupaten, Dinas PMD Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten dan Tim Pendamping Profesional (TPP).

Hengky Wijaya, Kepala Perwakilan Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku mengatakan bahwa SIPBM atau Sistem Informasi Pendataan Berbasis Masyarakat sebagai instrumen pendataan Anak Tidak Sekolah telah terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan ATS di sejumlah daerah dan melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, UNICEF berkomitmen untuk mendukung peningkatan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Dirjen PPMD Hj.Rosyidah Rachmawaty dan dihadiri oleh Kepala Dinas DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ashari Faksirie Radjamilo, Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Andy dan Kasubdit Advokasi Peraturan Desa Direktorat PMD Ditjen PPMD Hj. Eppy Lugiarti.

“SDGs Desa adalah upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa, khususnya tujuan keempat yaitu Pendidikan Desa Berkualitas dan tujuan ketujuhbelas yaitu Kemitraan Pembangunan Desa,” ujar Hj. Rosyidah Rachmawaty.

Moch. Fachri, Direktur PMD Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT, ketika menutup acara, berharap pasca workshop peningkatan kapasitas ini peserta dapat melaksanakan dan mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun, sehingga pemanfaatan data SIPBM dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, khususnya di bidang pendidikan, akan lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat desa khususnya ATS dan APBS.

 

 

Pewarta : Andhy

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *