Rugikan BTN Rp 14,7 M, Canakya cuma tersandung pidana penggelapan, dituntut 3,5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Meski merugikan Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan sebesar Rp 14,7 miliar lebih, Canakya Suman (40), Direktur PT KAYA, hanya tersandung pidana penggelapan dan dituntut 3,5 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson Victor dari Kejati Sumut yang bersidang secara virtual di ruang Cakra-7 PN Medan, Jumat (4/12/2020) menyebutkan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Lebih tepat lagi, sesuai tuntutan JPU, terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan atas 35 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah diagunkan di BTN Cabang Medan, terkait dengan kredit Rp 39,5 miliar.

Sesuai dakwaan,  bermula tahun 2014,  Canakya, selaku Direktur PT Krisna Agung Yuda Abadi (KAYA) mengajukan kredit  kepada BTN Cabang Medan.

Nilai kredit sebesar Rp 39,5 miliar, dengan jaminan 93 lembar SHGB atas nama PT. Agung Cemara Realty milik pengusaha properti Mujianto.

Dalam kasus ini, Mujianto memberikan kuasa kepada Canakya Suman di Kantor Notaris Elvira untuk menjual 93 SHGB.

Berdasar kuasa itu,  Canakya Suman malah mengajukan kredit, dan  mendapat pinjaman sebesar Rp 39,5 miliar.dari BTN Cabang Medan.

Proses pengajuan kredit, dibantu oleh seseorang bernama Dayan Sutomo yang mengenalkan Canakya kepada Ferry Sonefille selaku Kepala Kantor Cabang BTN Medan, dan menjadi penghubung ke pejabat bagian kredit BTN Cabang Medan.

Hasil kerja yang dilakukan Dayan,
diduga mendapat sukses fee sebesar Rp 2 miliar, yang kemudian  berbagi dengan orang dalam BTN.

Dalam proses pengajuan kredit Rp 39,5 miliar itu, diagunkan 93 SHGB, namun pihak BTN Cabang Medan hanya menerima 58 SHGB, sedangkan 35 SHGB masih ditangan terdakwa, sebab belum dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

Kacaunya, Juni 2016 sampai Maret 2019, Canakya mengalihkan atau menjual 35 SHGB yang belum APHT kepada orang lain, tanpa seizin pihak BTN  Cabang Medan.

Akibat perbuatan terdakwa, BTN Cabang Medan, notabebe bank milik pemerintah mengalami kerugian berupa hilangnya 35 SHGB yang bernilai  Rp. 14.775.000.000.

Majelis Hakim diketuai Tengku Oyong menunda persidangan Hingga tanggal 8 Desember 2020, dengan agenda mendengar nota pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *