Salah guna PBB Sektor Perkebunan, Kadis PPKAD Labura divonis satu tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Salah guna dana PBB Sektor Perkebunan Kab. Labuhan Batu Utara (Labura), Sumatera Utara, Drs Ahmad Fuad Lubis M.Si (53) dan Drs. Faizal Irawan Dalimunthe  (48), divonis masing satu tahun penjara.

Majelis Hakim Tipikor diketuai Sri Wahyuni yang bersidang secara virtual di ruang Cakra-2 PN Medan, Jumat (4/12/2020) , juga menjatuhkan denda masing-masing Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Kedua terdakwa merupakan Kadis Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Labuhanbatu Utara (Labura) tahun 2013, 2014 dan 2015.

Dalam persidangan yang sama, majelis hakim juga menghukum Armada Pangaloan (53), Kabid Pendapatan DPPKAD Labura dengan hukuman yang sama.

Meski demikian, majelis hakim tidak lagi menyinggung uang pengganti kerugian negara, sebab telah dibayar oleh ketiga terdakwa.

Disebutkan, Drs Ahmad Fuad Lubis M.Si (53), Kadis Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset daerah Kab. Labuhanbatu Utara tahun 2011-2013, secara melawan hukum telah merugikan negara  Rp 937.384.612.

Peristiwanya,  Nopember-Desember 2013, Ahmad Fuad Lubis bersama Armada Pangaloan , telah menyalahgunakan dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor perkebunan.

Semula pemerintah pusat mengucurkan dana bagi hasil dari PBB sektor perkebunan sebesar Rp. 937.384.612, lantas kedua terdakwa membagi-bagikan dana tersebut kepada para pejabat dan PNS  Kab  Labura.

Berdasarkan audit BPKP Sumut, akibat dari perbuatan terdakwa negara dirugikan  Rp. 937.384.612,

Kemudian perbuatan bagi-bagi dana PBB sektor perkebunan juga diteruskan oleh Drs. Faizal Irawan Dalimunthe  (48), Kadis DPPKAD tahun 2013-2915

Faizal juga bersama-sama dengan terdakwa Armada Pangaloan, Kabid Pendapatan Dinas DPPKAD Kab. Labura juga telah menyalahgunakan dana PBB Sektor Perkebunan.

Peristiwanya, Nopember –Desember 2015, pemerintah pusat mengucurkan dana PBB sektor perkebunan sebesar Rp 1.249.084.683,-

Terdakwa secara melawan hukum, membagi-bagi dana tersebut. Berdasar audit BPKP Sumut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.249.084.683.

Menurut majelis hakim, perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana .

Menanggapi putusan majelis hakim, JPU Hendri Sipahutar dan Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Julisman dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap menyatakan, pikir-pikir.

Putusan majelis jauh lebih rendah dibanding tuntutan JPU, sebab sesuai dengan dakwaan subsider. Sedang JPU Handri Sipahutar dari Kejati Sumut menuntut ketiga terdakwa berdasarkan dakwaan primer.

JPU menuntut para terdakwa masing-masing 4 tahun penjara, denda masing-masing Rp 250juta subsider 3 bulan kurungan.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *