Salah Guna PBB Sektor Perkebunan, Kadispenda Labusel divonis satu tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Dana PBB Sektor Perkebunan disalahgunakan, Marah Halim Harahap S.sos (52) dan Salatieli Laoli (41 ), Kadis dan Kabid Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labuhanbatu Selatan divonis satu tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Majelis Hakim Tipikor diketuai Syafrin Batubara yang bersidang secara virtual di ruang Cakra-2 PN Medan, Jumat (4/12/2020), menyebutkan, bembagi-bagikan dana PBB sektor perkebunan bertentangan dengan undang- undang.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda kepada kedua terdakwa masing-masing Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan kerugian negara tidak disebutkan, sebab sudah dibayar oleh kedua terdakwa.

Disebutkan, kedua terdakwa bersama-sama Wildan Aswan Tanjung telah menyalahgunakan dana PBB sektor perkebunan TA 2013, 2014 dan 2015.

Secara melawan hukum, terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang  merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.966.683.208.

Rangkaian perbuatan  yang dilakukan terdakwa TA 2013,  2014 dan 2015 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pemerintah Kab. Labusel TA 2013, 2014 dan 2015, menerima Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat.

Kacaunya, dana yang diterima, dibagikan kepada pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Labusel, Sumatera Utara.

Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Sumatera Utara, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.966.683.208 .

Menutut majelis hakim kedua terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana .

Menanggapi putusan majelis hakim JPU Hendri Sipahutar dan PH terdakwa Pris Madani menyatakan pikir-pikir.

Putusan majelis hakim jauh lebih rendah dibanding tuntutan JPU Hendri Sipahutar dari Kejati Sumut yang menuntut terdakwa masing-masing 4 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *