Terkait video amoral yang diduga Bupati Simeulue Erly Hasim, MASIBER sambangi DPRK

  • Whatsapp
foto: masa pendemo depan gedung DPRK

MITRAPOL.com, Simeulue Aceh – Baru saja DPRK Simeulue menerima aspirasi Aliansi Tenaga Kontrak Kabupaten Simeulue (KANDAS), yang menuntut gaji Tenaga Kontrak yang sudah Tiga bulan belum dibayarkan, hanya berselang dua jam DPRK Simeulue kembali disambangi oleh Aliansi Masyarakat Simeulue Bersatu (MASIBER) yang tergabung dari Ormas Gempar, Srikandi Gempar, Sidom Merah, LP-LHI, LPK, dan Yayasan Laskar, dihalaman DPRK Simeulue, Kamis (10/12/20).

MASIBER, mendesak lembaga wakil rakyat Simeulue untuk menindak lanjuti kasus video amoral yang diduga melibatkan orang nomor satu di kabupaten Simeulue Erli Hasyim.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, sudah hampir satu tahun lamanya, kasus tersebut sampai hari ini belum ada kepastian hukum.

Sementara perbuatan di video tak senonoh itu yang diduga dilakukan Bupati Simeulue, Erli Hasyim dinilai telah mencoreng nama baik masyarakat dan kepulauan Simeulue pada umumnya.

“ Jangan-jangan hukum itu berlaku kepada rakyat kecil saja, disaat rakyat kecil tersandung hukum hanya hitungan hari sudah dihukum, hukum di Simeulue jangan Tebang Pilih,Jadi kami berharap kasus video ini juga segera dituntaskan demi keadilan,” teriak salah seorang pendemo.

Bukan tanpa alasan Menurut Aliansi Masyarakat Simeulue Bersatu ini (MASIBER), dampak video yang menyeret nama Bupati Simeulue Erli Haysim telah menimbulkan polemik berkepanjangan ditengah masyarakat, Karena itu mereka berharap DPRK Simeulue dapat menuntaskannya.” Kata Masiber

Dihadapan anggota DPRK Simeulue, MASIBER lantas menyampaikan petisi yang dibacakan Koordinator aksi masa, “Kirfan” yakni,

1. Mendesak DPRK Simeulue segera melaksanakan perintah Mahkamah Agung RI melalui surat nomor: 33/Tuaka.TUN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditujukan kepada ketua DPRK tentang uji pendapat terhadap beredarnya video amoral yang diduga dilakukan oleh Saudara Erli Hasyim selaku Bupati Simeulue.

2. Mendesak DPRK membentuk kembali Pansus guna mencari informasi, fakta dan data serta barang bukti terhadap beredarnya video amoral yang diduga dilakukan oleh Saudara Erli Hasyim.

3. Mendesak DPRK Simeulue segera melaksanakan paripurna untuk pemakzulan Saudara Erli Haysim sebagai Bupati Simeulue.

4. Mendesak DPRK untuk melaporkan beredarnya video amoral yang diduga dilakukan oleh Saudara Erli Hasyim sebagai Bupati Simeulue kepada pihak berwajib baik Polres Simeulue maupun Polda Aceh

Menanggapi tuntutan massa MASIBER, wakil ketua DPRK Simeulue Poni Harjo, berjanji akan meresponnya. Dia mengatakan, dewan Simeulue dalam waktu dekat akan menyampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya akan dibentuk Panitia khusus (Pansus).

Dari situ, jelas Poni Harjo, DPRK Simeulue akan mengambil langkah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku terkait perbuatan tercela seperti yang termaktub dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

“Kita berjanji akan menindaklanjuti kasus video amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue Erli Hasyim. Dalam waktu dekat kita (DPRK) mengajukan kepada Bamus agar segera mungkin dibentuk Pansus” Ujar Poni Harjo menyahuti orasi massa.

Sementara itu ketua komisi C Ihya Ulumuddin jua menimpali penegasan wakil ketua DPRK Simeulue. Katanya, setelah dibentuk pansus, DPRK Simeulue akan mengambil kesimpulan atau pendapat hukum untuk disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Aspirasi masyarakat Simeulue ini tentu akan kita sampaikan dalam rapat musyawarah untuk segera diagendakan. Yang pertama sekali, rapat paripurna pembentukan Pansus. Setelah dilakukan paripurna laporan pansus terhadap investigasi video amoral yang melibatkan pak Erli Hasyim,” Ucap Ihya Ulumuddin saat diwawancari oleh sejumlah awak media usai menerima aspirasi MASIBER.

 

 

 

 

 

Pewarta : Hendra M.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *