Pendukung Paslon Yufenia Mote – Muhammad Darwis Melakukan Aksi Demo Depan Kantor Bawaslu Nabire

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nabire Papua – Massa pendukung dari pasangan calon (Paslon) Yufenia Mote-Muhammad Darwis (Yuda) kembali menduduki Jalan Jenderal Soedirman, tepat di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nabire, Rabu (16/12/2020).

Mereka melanjutkan memprotes yang sebelumnya sudah disampaikan ke KPU Nabire bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Dipa Dan Distrik Menou yang dinilai tidak berjalan semestinya sesuai PKPU NO. 19 THN 2020 yakni sistem ikat suara untuk memenangkan salah satu Paslon.

“Makanya kami hadir untuk memberi tekanan kepada Bawaslu, sebelumnya kami sudah ke KPU,” kata Bentot Yatipai, Ketua Tim Pemenangan Mote-Darwis.

Ia menuturkan, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Nabire harus memanggil anggota PPD Distrik Dipa dan Menou untuk untuk meminta klarifikasi pelaksanaan tentang pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu (9/12) lalu di dua Distrik itu.

Ia mengklaem bahwa tim saksi dan beberapa anggota KPPS di sana (Dipa Menou) telah memberi penjelasan bahwa merekapun tidak mendapatkan droping logistik pemilu. Namun pencoblosan hanya dilakukan oleh anggota PPD, Ketua Klasis, dan salah satu tim sukses pasangan calon Kemudian, di Distrik Dipa juga langsung melaksanakan pleno di tingkat PPD dan di Distri Menou adalah Kampung Lokodimi.

“Maka dua penyelenggara pemilu ini kami minta agar laporan ke Bawaslu, segera diproses atau diplenokan ulang dan atau meminta untuk PSU di dua Distrik itu. Khususnya di TPS yang tidak melaksanakan pemungutan seperti, TPS 02 kampung Lokodimi, tiga TPS di kampung Ogiyai, serta satu TPS di kampung Yegedipi,” tutur Yatipai.

Anggota tim sukses lainnya, Kris Agapa menilai dalam pemilukada Tahun 2020, Nabire tidak berstatus demokrasi ikat atau sistem Noken sesuai keputusan mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga mengklaem bahwa pihaknya mengantongi pernyataan KPU Nabire telah menyatakan kepada Bawaslu Provinsi bahwa di Nabire tidak akan dilaksanakan sistem Noken atau ikat suara. Namun kenyataannya berbeda, maka penyelenggara pemilu perlu mengambil tindakan.

Kemudian ada juga himbauan ke KPU Nabire bahwa bila pelaksanaan tidak sesuai mekanisme maka dianggap melanggar aturan.

“Ini kan pernyataan KPU sendiri yang kami kembalikan ya. Mari kita sama-sama berikan edukasi kepada masyarakat mekanisme pelaksanaan harus sesuai jalur konstitusi. Ini yang harus Bawaslu dan KPU Nabire kaji ulang,” ujar Agapa.

Sehingga, KPU dan Bawaslu Nabire tidak mengindahkan permintaan tim sukses dan pendukung Paslon 01 (Yuda), maka Agapa menambahkan, pihaknya akan melanjutkan sengketa ini kepada MK.

“Jadi bila pleno tetap berjalan dan hasilnya tidak sesuai fakta maka kami akan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tambah Kris Agapa.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan Mitrapol berupaya untuk meminta konformasi kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, namun belum dapat ditemui.di karenakan setiap wartawan Mitrapol mauh mewawancarai selalu ada saja alasan Ketua KPU seakan – akan menghindar dari wartawan.

 

 

 

Pewarta : (Adm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *