DPP CMMI Harap BUMN tanamakan kembali kepada spirit Ekonomi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Menyikapi Kondisi BUMN yang saat ini terjadi pemangkasan dari 148 menjadi 104 karena diduga adanya permasalahan seperti korupsi dan bagaimana caranya agar menjadikan BUMN kembali bersih, DPP CMMI menggelar Webinar dengan tema, “ARAH KEBIJAKAN BUMN INDONESIA MENUJU BUMN BERSIH”. Hal tersebut diungkapkan Troy Evelon Pomalingo, SE. (Ketua Dewan DPP CMMI), disela WEBINAR Nasional DPP CMMI yang digelar, Sabtu19 Desember 2020.

Troy Evelon Pomalingo, SE. Juga menjelaskan bahwa DPP CMMI melihat BUMN tidak menghasilkan pendapatan yang maksimal, bisa jadi karena campur tangan politik, BUMN yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik mestinya ditiadakan saja,” pintanya.

Dr. (C). S, Aminudin, SE,MM,.M,Pd. Berpendapat, bahwa BUMN banyak yang tergadai oleh perusahaan asing karena banyaknya hutang yang dimiliki BUMN, Saat ini para partai politik menggunakan alat legislatif untuk memuaskan kepentingnnya. Kita tidak bisa berharap banyak pada BUMN kalo masih dikendalikan oleh para partai dan relawan.

Disamping itu Perusahaan BUMN harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, sehingga harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan rakyat dan harus dipegang oleh orang-orang bersih. Jika itu semua kita lakukan insya allah BUMN akan menjadi bersih dan maju dan tidak rugi apalagi hutang.

Pedri Kasman, S,P. Juga menegaskan bahwa pengelolaan BUMN harus dikembalikan kepada spirit Ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi sebagaimana terkadung dalam UUD 45 khususnya Pasal 33.

Dengan demikian maka BUMN semestinya:
1. Harus mengutamakan profesionalisme, menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Jangan menjadi sarana balas jasa politik untuk berbagi jabatan komisaris, promosi direksi, apalagi main bancakan proyek di BUMN
2. BUMN Sebaiknya fokus menangani industri / sektor strategis. Jangan masuki sektor yang swasta bisa berkiprah dengan baik dalam pasar yang ada.
3. BUMN harus berperan besar dalam menghapus praktek monopoli dan bisnis ilegal atau binis hitam. Komoditi stratagis yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai oleh negara, salah satunya melalui BUMN, ungkapnya.

 

 

 

Pewarta : Desy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *