Terkait Polemik Pilkada Kab Barru 2020, DKPP Sidangkan KPU Barru di Bawaslu Provinsi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Makassar – Setelah Pilkada Serentak yang baru saja dilaksanakan pada 9 Desember 2020 termasuk Kabupaten/Kota di sulsel telah selesai dan paslon terpilih menunggu pengumuman KPU pada bukan ferbruari 2021, namun ternyata diketahui salahsatu kabupaten di sulsel yaitu kabupaten Barru saat ini peraih suara terbanyak yaitu paslon no.urut 2 di gugat oleh paslon no urut 1 dan 3.

Gugatan pun diterima bawaslu barru dan diteruskan kepusat dan hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) sidangkan paslon tergugat yang di berlangsung di kantor Bawaslu Provinsi Sulsel jl Ap.Petarani makassar 22/12/2020.

DKPP Mendatangkan Bawaslu Kab.Barru KPU Barru sebagai tergugat dan penggugat paslon 1 dan 3 masing masing diwakili pengacara dan saksi, dan terlihat pula beberapa Ormas, Media dan mahasiswa dan tokoh masyarakat dari kab.barru mengkawal dan menyaksikan jalannya persidangan.

Dari hasil investigasi dan wawancara kami tim mdia Mitrapol, bahwa KPU barru terkesan memaksakan pencalonan paslon no urut 2 yaitu pasangan Suardi S-Aska M, disinyalir bahwa pasangan norut 2 wakilnya bernama Aska M tidak memenuhi syarat untuk maju mendampingi Suardi sebagai wakilnya, namun KPU Barru tetap memasukkan nama keduanya untuk ikut dalam pilkada di kabupaten barru.

Adapun kronologis singkat kesemrautan proses pilkada barru yang berhasil kami himpun yaitu, ” Pada tanggal 16 september 2020 Aska M mendaftarkan dirinya di KPU Kab.Barru sebagai balon bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 mendampingi petahana Suardi S diketahui pula bawah atas nama Mirza Riogi yang akan mendampingi suardi S tapi tidak memenuhi syarat maka digantikan oleh Aska M yang saat itu masih status polisi aktif dengan pangkat Kompol.


Kemudian pada tanggal 23 Sep. 2020 KPU Baru menyelenggarakan Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara no.78/PL02.2-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 dan ditetapkan dalam SK No/PLO2.3/kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang pasangan bupati dan wakil bupati kab.barru 2020-2023 dengan menetapkan 3 Paslon yaitu: Nurut 1.Mudassir Hasri Gani-A Kasim 2, Suardi S-Aska M 3.Malam A -Salahuddin R. Oleh karena Calon Wabup an Aska M adalah Anggota kepolisian yang masih aktif maka berdasarkan ketentuan yang ada khususnya dalam PKPU no 3 tahun 2017 pasal 69 ayat 1 dan 5 yang diwajibkan olehnya menyampaikan SK Pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya sebagai anggota polisi paling lambat 30 hari sebelum hari pemilihan bahwa Aska M wajib baginya menyampaikan ke KPU Barru paling lambat 10 Nov. 2020 sebab pemilihan tgl 9 Des 2020.

bahwa ternyata pada tanggal 9 november 2020 Aska M tidak mampu memenuhi syarat calon berupa lampiran Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya sebagai anggota Polri maka berdasarkan pasal 9 ayat 5 PKPU no 5 tahun 2017 haruslah dinyatakan Aska M tidak memenuhi syarat namun KPU baru tidak melakukan pleno dalam berita acara tentang hal tersebut,justru KPU Barru menyatakan Aska M memenuhi syarat dan tetap menempatkan namanya mendampingi petahana suardi pada pemilihan pilkada barru dengan norut 2. Atas dasar inilah bahwa wakil paslon no urut 2 cacat administrasi yang pada hari ini diberlangsungkan sidang kode etik KPU oleh DKPP Republik Indonesia.

Terlihat pula aksi demo didepan kantor Bawaslu saat sidang berlangsung dengan membawa tulisan KPU Barru Sinting, Mahasiswa menuntut ketua KPU Barru di copot karena meloloskan calon yang tidak memenuhi persyataan (cacat Administrasi) Paslon No Urur 2. Dan meminta kepada bawaslu segera mendiskualifikasi paslon no urut 2.

 

 

 

 

 

Pewarta : Ali Ghugunk

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *