Kapolri: Hukum Tak Tumpul ke Atas, Vonis Ultra Petita Kasus Surat Jalan Palsu

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Tiga terdakwa surat jalan palsu Djoko Tjandra, yakni Brigjen Prasetijo Utomo, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra, divonis lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum atau ultra petita oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan vonis ultra petita itu menunjukkan hukum tak ‘tumpul ke atas’.

“Polri menghormati keputusan majelis hakim atas vonis ketiga terdakwa tersebut,” kata Idham melalui keterangannya, Rabu (23/12/2020).
Idham menuturkan Polri sejak awal sudah berkomitmen memproses kasus tersebut tanpa pandang bulu. Idham menegaskan proses hukum harus berjalan imbang dan merata.

Bacaan Lainnya

“Sejak awal komitmen Polri sudah jelas, proses penegakan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi imbang dan merata untuk siapa pun,” tuturnya.

Idham menyampaikan Polri akan memberikan penghargaan bagi anggotanya yang memiliki prestasi. Namun sebaliknya, kata Idham, anggota yang terbukti melanggar aturan akan disanksi.

“Anggota yang berprestasi tentu akan mendapatkan penghargaan. Mereka yang melanggar hukum, tak ragu kami sikat secara aturan hukum,” ujarnya.

Untuk diketahui, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dinyatakan hakim bersalah di kasus surat jalan palsu. Djoko Tjandra divonis pidana 2,5 tahun penjara. Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim meyakini Djoko Tjandra mengetahui adanya surat jalan palsu dan surat keterangan kesehatan COVID-19. Sebab, menurut hakim, surat kesehatan COVID yang dibuat oleh Brigjen Prasetijo Utomo tidak sah.

Sementara itu, Anita Dewi Anggraini Kolopaking divonis 2,5 tahun penjara terkait kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Anita bersalah karena telah membantu Djoko Tjandra yang merupakan buron kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

Anita juga dinyatakan melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Pasal 223 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, Anita disebut berperan dalam memberikan ide untuk pembuatan surat jalan Djoko Tjandra ke Indonesia. Hakim mengatakan Anita bekerja sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo.

Selanjutnya, Brigjen Prasetijo Utomo divonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah membuat surat jalan palsu untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Prasetijo dinyatakan bersalah karena memerintahkan untuk dibuatkan surat jalan, surat keterangan bebas COVID dan surat kesehatan palsu Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetijo juga dinilai menyalahgunakan kewenanangannya karena membantu Djoko Tjandra. Hakim mengatakan seharusnya Prasetijo selaku Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri tidak membantu Djoko Tjandra karena seorang terpidana.

 

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *