Mantan Sekda dan Kabiro Keuangan jadi saksi perkara suap DPRD Sumut

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Sidang lanjutan perkara suap 14 mantan anggota DPRD Sumut kembali digelar di PN Medan, Senin (21/12/2020), dengan agenda mendengar keterangan saksi.

Dua saksi yang dihadirkan tim penuntut umum KPK antara lain, mantan Sekda Pemprosu Nurdin Lubis dan mantan Kabiro Keuangan, Baharuddin Siagian.

Dalam persidangan yang digelar secara virtual di ruang Cakra-8 ini,  kedua saksi lebih banyak menjelaskan tentang proses pengumpulan uang untuk para anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Menurut kedua saksi, uang yang dibagikan kepada anggota dewan itu, dikumpulkan dari para SKPD, dan disetujui oleh Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Meski demikian kedua saksi mengaku tidak pernah bertemu dengan para terdakwa, sebab urusan “suap” itu  diwakili Kamaluddin Harahap, wakil ketua dewan waktu itu.

Selain itu, nama Alinafiah dan Randiman Tarigan juga disebut-sebut, terkait dengan pembagian uang suap kepada para anggota DPRD Sumut.

Sidang yang dipimpin hakim ketua Immanuel Tarigan ini, dapat disebut berjalan datar, apalagi keterangan kedua saksi tidak menyentuh peranan para terdakwa.

Para terdakwa antara lain, Nurhasanah, Jamaluddin Hasibuan dan Ahmad Hosen Hutagalung. Kemudia, Sudirman Halawa, Ramli dan Irwansyah Damanik.

Selanjutnya, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Syamsul Hilal dan Mulyani serta Rahmad Pardamean Hasibuan, Robert Nainggolan, Layari Sinukaban dan Japorman Saragih

Sesuai dakwaan, para terdakwa secara bersama dengan puluhan anggota dewan yang lainnya menerima uang suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Pemberian uang suap atau hadiah itu, terkait dengan tugas dan peran para terdakwa sebagai anggota DPRD Sumut.

Setidaknya, para terdakwa telah memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD  Sumut TA 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013.

Kemudian, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014, dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015.

Suap yang diterima oleh para anggota dewan itu, setelah “ketuk palu” berkisar Rp 350 – 600 juta perorang.

Para terdakwa diancam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *