Minta pendampingan Hukum, Puluhan Warga datangi LPK RI BAI DPW Jawa Tengah

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jateng – Puluhan warga berbondong-bondong melakukan pengaduan ke LSM LPK RI BAI DPW Jawa Tengah untuk mendampingi permasalahan yang dialaminya, yang sampai saat ini belum terselesaikan dan mendapatkan kepastian hukum, tentang berdiri nya dan atau oprasional perusahaan PT. Panggung Jaya Indah (Pajitex) yang beralamat di Jalan Kertoharjo No.60 Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Jum’at (25/12/2020)

Saat di mitrapol.com konfirmasi kepada Sekretaris LPK RI BAI DPW Jawa Tengah Feri W, mengatakan,” iya memang betul puluhan warga Desa Watusalam Rt 16 Rw 08 melakukan pengaduan kepada kami (LPK RI BAI DPW Jateng), untuk mendampingi permasalahan yang sampai saat ini belum ada penyelesaian mufakat, serta warga radius terdekat belum mendapatkan kepastian hukum yang berlaku,” ungkapnya.

M. Ilyas Y , yang di tunjuk untuk menjadi koordinator pengaduan ke LPK RI BAI DPW Jateng oleh warga yang merasa di rugikan secara Materiil dan Immaterial mengatakan,” betul mas saya yang di tunjuk oleh warga radius terdekat dengan perusahaan PT Panggung Jaya Indah untuk menjadi koordinator proses pengaduan masalah ini ke LPK RI BAI DPW Jateng , untuk mendampingi masalah yang di hadapi warga yang terdampak oleh suara mesin perusahaan yang keras di sertai adanya getaran di wilayah Rt 16 Rw 08 Desa Watusalam, yang mana permasalahan tersebut sampai saat ini belum mendapatkan kepastian hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Warga radius terdekat dengan perusahaan PT Panggung Jaya Indah menduga bahwa di dalam perusahaan tersebut ada oprasional mesin – mesin besar yang letak nya berdekatan dengan rumah warga radius terdekat, sehingga warga merasa terganggu dengan keras nya suara mesin di siang hari atau malam hari yang di sertai getaran sangat terasa keras, warga juga berharap supaya permasalahan ini cepet terselaikan dan mendapatkan kepastian hukum yang berlaku, dan memohon kepada istansi terkait mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Pusat untuk bisa memperhatikan permasalahan ini sesuai aturan yang berlaku.

 

 

TIM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *