Reklamasi Pantai Carita Asri, Ketua LSM SANRA DPW Banten : Sempadan Pantai milik Negara bukan milik pribadi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi. Batas Sempadan Pantai adalah ruang Sempadan Pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 M dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Reklamasi Pantai yang ada di Carita yang diketahui milik Asri ini diduga kuat merusak terumbu karang dan pengelolaan sempadan sungai yang seakan sudah milik pribadi.

Ketua LSM SANRA DPW Banten Royen siregar menyoroti dugaan yang kuat bahwa rekalamasi pantai yang diketahui milik asri ini jelas tidak mengantongi izin yang akurat dan sudah merusak sungai dan pantai.

Saya sudah kroscek dilapangan bahwa ketika dipertanyakan keasri mereka hanya menjawab kalau perijinan itu urusan kantor.

Yah, kenapa semua intansi yang terksit terlihat seakan tutup mata,dari keterangan warga yang saya dapat bahwa itu perijinannya tidak jelas,dan hanya surat rekomendasi yang ditandatangani oleh camat carita untuk pembersihan puing-puing bekas Tsunami bukan untuk reklamasi, tegasnya.

Dikatakan Royen, pernah terjadu keributan di kantor desa dengan apa yang diiming-imingi oleh pihak asri kepada masyarakat untuk membangunkan jalan yang nyata itu tidak ada alias janji palsu.

Saya pribadi menggali informasi baik dari anggota TNI AL sudah pernah menghentikan kegiatan reklamasi ini. Dari salah satu anggota polsek Carita yang pernah menengahi permasalaha ini juga membenarkan belum pernah melihat perijinannya dan beliau sudah telpon pihak DLH provinsi tereksait reklamasi pantai ini.tegasnya.

Perlu kita pahami isi dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang isinya diharapkan akan memberikan jaminan terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung yang lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai serta ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain untuk kepentingan rekreasi, dan semua jenis kegaitan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Reklamsasi pantai ini berjalan biasa saja seakan tidak memikirkan kerusakan apa yang sudah terjadi dipantai dan yang sudah dikeluhkan oleh warga ini,imbuhnya.

 

 

Pewarta : Heru

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *