PT Sinarindo Wiranusa dilaporkan oleh Mochtar Santoso ke Disnaker provinsi DKI

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Mochtar Santoso Karyawan PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik melaporkan perusahaan yang pernah ia mengabdi ke Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta.

Ia merasa di Zolimi oleh PT Sinarindo Wiranusa Terkait pengabdiannya sejak Tahun 2000 sampai akhir bulan September 2019, dimana dia Baru didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Mulai November Tahun 2017, bukan mulai Tahun 2000 .

Bukan sampai disitu saja PT Sinarindo Wiranusa Elektrik Juga melakukan pelaporan Gaji (Upah) ke BPJS Ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang jauh lebih rendah yang Mochtar Santoso terima setiap bulan .

Tidak ada Perjanjian Kerja dan Tidak ada Rincian Komposisi Upah yang ditandatangani anatara Pekerja dan Perusahaan yang dimana menyebutkan Komposisi Upah, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, dan lain lain.

Semua itu dikatakan saat menghadiri Undangan Klarifikasi Tindak Lanjut Pengaduan dari Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Tentang Klarifikasi Tindak Lanjut Pengaduan Saudara Mochtar Santoso, Rabu (16/12/2020) di ruang Rapat Lantai IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta .

Dalam Rapat Tertutup itu dihadiri oleh kedua belah pihak antara perwakilan PT Sinarindo Wiranusa, dengan Mochtar Santoso, kemudian, dari Disnakertarns DKI ada, Agustin Pratiwi Ningsih SKM (Kasie pengawasan Norma Kerja) , Drs,Paiman Pandiangan,MM (Pengawas Ketenagakerjaan), Muhammad Ali, SH (Pengawasan Ketenagakerjaan) Serta Setyo Mahanani SH, (Pengawasan ketenagakerjaan).

Pelanggaran PT Sinarindo Wiranusa Elektrik yang memberikan Data Data Gaji (Upah) Karyawannya menjadi lebih rendah dari Upah yang diterima sebenarnya,setiap bulan saat Berikan Laporan Ke BPJS Ketenagakerjaan Diduga Kuat untuk menekan Pajak yang dapat mengakibatkan Penerimaan Negara dari Pajak Penghasialan menjadi berkurang dan juga sangat merugikan Mochtar Santoso sebagai karyawan.

Dalam Rapat Klarifikasi tersebut Pengawas Ketenagakerjaan bapak Paima Pandiangan menjelaskan bahwa Memang Perusahaan mengakui sejak tahun 2000 Perusahaan Belum memasukan Saudara Mochtar Santoso ke dalam BPJS (Jamsostek) dan itu sudah di tuangkan dalam Nota Pemeriksaan.

Pernyataan bapak Paima Pandiangan tersebut dibenarkan juga oleh Pengawas Ketenagakerjaan bapak Muhammad Ali yang juga hadir dalam Acara Rapat Klarifikasi tersebut.

Selanjutnya bapak Ricky mewakili perusahaan sebagai HRD Perusahaan menejelaskan,” pada saat pertemuan dengan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut bahwa Sinarindo Itu Taat Hukum dan dia bilang ke bos nya Ini Merupakan Pelanggaran Hukum, sehingga Semua Karyawan Perusahaan yang bekerja di Kantor Perusahaan di Jakarta dimasukan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak Tahun 2015 .

Lanjut menurut pak Ricky “sedangkan untuk karyawan Perusahaan yang bekerja di Pabrik Bekasi Rata Rata sudah dimasukan sebagai peserta ASTEK / Jamsostek sejak tahun 1990 an,” Kata dia

Berdasarkan penjelasan Bapak Ricky pada saat pertemuan dengan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut sudah jelas bahwa patut diduga kemungkinan hal ini bisa menjadi Pelanggaran Hukum karena Perusahaan baru memasukan semua karyawan nya di kantor Perusahaan di Jakarta sejak Tahun 2015 padahal banyak sekali karyawan perusahaan di Jakarta yang mulai diterima bekerja di kantor perusahaan di Jakarta jauh sebelum tahun 2015.

ada yang sudah bekerja sejak tahun 1995, sejak tahun 1998, sejak tahun 2000 sejak tahun 2002 dan lain lain, Semuanya mereka baru dimasukan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Tahun 2015, sedangkan untuk karyawan di Pabrik Bekasi di masukan Rata Rata sejak Tahun 1990 an .

Pertanyaan nya kenapa Perusahaan memasukan Karyawan nya sebagai Peserta kok berbeda beda, di satu sisi untuk karyawan perusahaan di Pabrik Bekasi di masukan rata rata sejak tahun 1990 an, sementara di sisi lain untuk karyawan di Jakarta baru di masukan semuanya sejak tahun 2015 ,Sedangkan Mochtar Santiso baru dimasukan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (sebelumnya bernama Jamsostek) sejak bulan November 2017. Kok Begitu ya.?

kok bisa Berbeda Beda ya ini sama juga dengan Diskriminasi Seharusnya apabila Perusahaan sudah memasukan rata rata karyawan di pabrik Bekasi sejak tahun 1990 an maka Perusahaan pun melakukan hal yang sama terhadap karyawannya yang bekerja di kantor Perusahaan di Jakarta untuk dimasukan sama sejak tahun 1990 an, terkait dengan hak hak Normatif mereka sebagai pekerja atas perlindungan Jaminan Hari Tua, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja , perlindungan Jaminan Kematian serta perlindungan Jaminan Kesehatan yang di wujudkan dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja seperti yang diamanatkan dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99 ayat (1) yaitu setiap pekerjan berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Selain itu juga Mochtar Santoso Tidak Dimasukkan sebagai Peserta pada BPJS Kesehatan dari tahun 2000 sampai dia di PHK secara sepihak bulan September 2019 meskipun gaji (Upah) ia sudah dipotong sejak Bulan November 2017 untuk Iuran BPJS Kesehatan .

Perselisihan antara PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik, dengan Mochtar Santoso masih terus berjalan, Permasalahan pertama yaitu dimasukkannya Ia kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang tidak sesuai dengan Regulasi yang berlaku seharusnya dimulai ia mulai bekerja Tahun 2000 Tapi kenyataan setelah 17 Tahun Bakerja Baru diikut sertakan,

Kedua Laporan Gaji (Upah) ia ke BPJS Ketenagakerjaan pun tidak sesuai upah yang sebenarnya ia terima setiap bulan yang ada, dengan laporan Upah (Gaji) yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sangat Jauh berbeda lebih kecil (Jauh lebih kecil dari Upah sebenarnya yang diterima setiap bulan)

Yang ke 3. Untuk BPJS Kesehatan Gaji (Upah) sudah dipotong untuk Iuran BPJS Kesehatan sejak bulan November 2017 tapi Mochtar Santoso tidak dimasukan sebagai peserta pada BPJS Kesehatan dari tahun 2000 mulai dia bekerja sampai ia di PHK secara sepihak bulan September 2019 belum juga dimasukan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Klaim Mochtar Santoso mengenai tidak di iikut sertakannya sebagai Peserta BPJS Kesehatan dibenarkan pula oleh Bapak Muhammad Ali Pengawas Ketenagakerjaan yang turut melakukan Pemeriksaan terhadap PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik pada tanggal 14 September 2020 lalu dan bapak Muhammad Ali menjelaskan Itu di NOTA sudah bunyi”

Yang ke 4. soal Pesangon PHK yang saat ini masih berproses di Persidangan PHI Jakarta Pusat

Menurut UU JAMSOSTEK No 3 tahun 1992 Ketentuan Pidana Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa Jelas dalam Pasal (3) wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini “

Kemudian menurut Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Selanjutnya menurut Pasal 18 Ayat (4) disebutkan bahwa apabila Pengusaha dalam menyampaikan Data Ketenagakerjaan dan Data Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Terbukti Tidak Benar sehingga mengakibatkan Kekurangan Pembayaran Jaminan kepada Tenaga Kerja maka Pengusaha Wajib memenuhi Kekurangan Jaminan tersebut “ Terhadap permasalahan Kepesertaan BPJS (JAMSOSTEK) yang di alami oleh Mochtar Santoso ada 2 hal yaitu:
1. Perusahaan sudah melakukan PDS Upah (Perusahaan hanya Daftar Sebagian upah karyawannya saja).
yaitu upah yang dilaporkan ke BPJS tidak sesuai dan jauh lebih kecil dari upah yang diterima sebenarnya setiap bulan oleh Mochtar Santoso dimana ia bekerja dari tahun 2000 tetapi baru didaftarkan sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan (sebelumnya bernama Jamsostek) pada bulan November 2017 sesuai kartu kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan

Setelah ia dimasukan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan pun tidak sesuai dan jauh lebih kecil dari upah yang sebenarnya ia terima setiap bulan 2 Perusahaan sudah melakukan PDS Tenaga Kerja (Perusahaan Daftar hanya Sebagian Tenaga Kerjanya)
Yaitu : Mochtar Santoso tidak dimasukan (tidak di daftarkan sama sekali) sebagai peserta pada BPJS Kesehatan (sebelumnya bernama Jamsostek program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) sejak ia pertama diterima bekerja tahun 2000 sampai ia di PHK secara sepihak bulan September 2019 tanpa adanya putusan/penetapan dari Pengadilan PHI. Gaji (upah) ia sebagai karyawan perusahaan sudah dipotong untuk Iuran BPJS Kesehatan sejak bulan November 2017. Namun sampai ia di PHK secara sepihak pada bulan September 2019 Mochtar Santoso tidak di masukan sebagai peserta pada BPJS Kesehatan

Menurut penjelasan bapak Ricky selaku HRD Perusahaan pada saat pertemuan dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam Rapat Klarifikasi tanggal 16 Desember 2020 menjelaskan bahawa “Sinarindo itu Taat Hukum “Seharusnya yang namanya Taat Hukum itu perusahaan memasukan semua karyawannya baik yang bekerja di kantor Perusahaan di Jakarta sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (sebelumnya bernama Jamsostek) yang seharusnya sama dimasukan sebagai peserta sejak tahun 1990 an ketika perusahaan memasukan rata rata karyawan perusahaan di pabrik di Bekasi sejak tahun 1990 an .. Kalau terjadi perbedaan dimana perusahaan baru memasukan karyawan di Jakarta baru pada tahun 2015 sementara untuk karyawan pabrik di Bekasi sudah dimasukan sebagai peserta pada Jamsostek (sebelumnya bernama ASTEK dan sekarang telah berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan) rata rata sejak tahun 1990 an dan apabila yang terjadi demikian maka hal ini bisa disebut juga telah terjadi Diskriminasi dan melanggar Pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana Pasal 6 yang berbunyi “ Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa Diskriminasi dari pengusaha.

Patut di duga kemungkinan hal tersebut terjadi karena untuk menekan Cost pengeluaran sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan sehingga semua karyawan perusahaan di Jakarta sesuai informasi yang di sampaikan bapak Ricky selaku HRD baru dimasukan sebagai peserta pada BPJS Ketemagakerjaan baru pada tahun 2015.

Hal ini jelas sangat merugikan karyawan perusahaan di Jakarta karena sebelum tahun 2015 mereka tidak mendapatkan perlindungan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja , Jaminan Kematian , Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan padahal hak karyawan atas pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut dijamin oleh Undang Undang .

Pengaduan yang sudah masuk di Disnaker Jakarta Barat sejak bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 dinilai lambat dalam penanganan hingga membuat Mochtar Santoso berinisiatif melakukan pengaduan ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta .

Selain Uang PHK, Upah dari bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan THR, tidak dibayarkan, juga BPJS Ketenagakerjaan didaftarkan bukan mulai sejak saya bekerja tahun 2000, namun Baru di daftarkan pada bulan November 2017 sementara karyawan perusahaan yang bekerja di pabrik Bekasi didaftarkan sebagai peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan ada yang sejak dari tahun 1997, SEJAK TAHUN 1999 , sejak tahun 2003 sejak mereka diterima bekerja di pabrik , Kok bisa berbeda beda ini namanya Diskriminasi, papar Mochtar Santoso saat di wawancarai awak media.

Kembali Menjelaskan Bukan Itu saja “Pelanggaran PT Sinarindo Wiranusa Juga diduga kuat dapat mengurangi penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan dengan memberikan laporan Gaji yang tidak sesuai jauh lebih kecil dari yang diterima sebenarnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berarti Perusahaan sudah memberikan pelaporan yang tidak sesuai dengan Data Gaji Mochtar Santoso , seumpama Gaji Mochtar Santodo 3 Jutaan laporan ke BPJS itu bisa 30% persen Jauh berbeda lebih kecil .

Jelas ini Patut Diduga merugikan saya dan juga akan mengurangi penerimaan Negara, atas Pajak Penghasialn karena nantinya akan berdampak pada saat pencairan Saldo JHT pada BPJS Ketenagakerjaan akan dipotong untuk Pajak Penghasilaan dan akan masuk ke kas Negara sebagai penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan.

Kalau Saldo JHT nya rendah akibat baru dimasukan ia sebagai peserta BPJS (Jamsostek) setelah 17 Tahun bekerja dan juga setelah di masukan sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan November 2017 ternyata upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan juga berbeda jauh lebih kecil dari upah sebenarnya yang ia terima setiap bulan .sehingga menyebabkan Saldo JHT nya menjadi sangat kecil sekali padahal ia bekerja di perusahaan tersebut sudah hampir 20 Tahun lamanya.

Dengan demikian kalau Saldo JHT nya rendah sekali maka potongan atas Pajak Penghasilana pada saat pencairan Saldo JHT tersebut akan menjadi sangat kecil juga sehingga penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan juga akan berkurang .Patut di duga kemungkina kejadian yang menimpa Mochtar Santoso di alami juga oleh karyawan yang lain Pengawas Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta Harus Tegas melakukan investigasi data data terkait itu, katanya Mochtar Santoso.

Selain itu dalam Rapat Klarifikasi tersebut Pengawas Ketenagakerjaan bapak Paima menjelaskan juga keberatan Peraturan Perusahaan (PP) yang di sampaikan saudara Mochtar Santoso “ PP nya sudah ada dari KEMNAKER “ . Kemudian Mochtar Santoso menjelaskan bahwa PP yang di sahkan oleh KEMNAKER tersebut baru 2 bulan yang lalu di “ sah “ kan oleh KEMNAKER sementara saya di PHK sudah 1 tahun yang lalu sehingga PP yang dijadikan dasar oleh Perusahaan untuk mem PHK saya secara sepihak pada tanggal 27 September 2019 masih menggunakan PP yang di sahkan oleh Disnaker Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan Regulasi yang berlaku , yang seharusnya PP tersebut di sah kan oleh Kemnaker pada saat PHK itu terjadi sehingga PHK yang dilakukan Perusahaan tersebut Tidak Sah dan PHK tersebut juga belum memperoleh ijin (penetapan / putusan) dari Pengadilan PHI sehingga melanggar UU No 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) yaitu “ pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja / buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga prnyelesaian perselisihan Hubungan Industrial / PHI “

Regulasi yang berlaku dimaksud adalah bahwa PP yang di sahkan oleh Disnaker Kota Bekasi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 28 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) huruf “ c “ yaitu apabila perusahaan berada pada lebih dari 1 (satu) Provinsi maka pengesahan PP nya di lakukan di KEMNAKER RI. Jadi PP Sinarindo harus di sah kan di KEMNAKER RI bukan disah kan di Disnaker Kota Bekasi seperti Peraturan Perusahan (PP) yang tercantum dalam Surat PHK Mochtar Santoso tertanggal 27 September 2019 dimana PP Sinarindo masih di sah kan di Disnaker Kota Bekasi dan hal ini jelas tidak sesuai dengan Regulasi yang berlaku . .

Laporan pengaduan Mochtar Santoso terkait BPJS ini sudah lama di mulai dari Disnaker Jakarta Barat sejak bulan Februari 2020 hingga tingkat provinsi DKI masih berjalan ditempat Baru sebatas pertemuan Rapat saja ditingkat provinsi.

Mengulang Beita Sebelumnya Menurut informasi dari Kepala Seksi Penegakan hukum (Gakum Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta) Anca, mewakili kepala Dinas mengatakan, jadi Pak Mochtar awalnya memberikan satu pelaporan terkait pengaduan itu mengadunya di Sudin Jakarta Barat, ada 2 laporan mekanisme sudah dilihat, kalau mengenai masalah BPJS kita sedang meminta data apa sih yang sudah dilakukan Sudin Jakarta Barat. Apa sih yang sudah dilakukan.? karena pusat hanya sebatas memback up,” katanya
Sudah optimal permasalahan apakah ini masuk pengawasan apa, PHI dan saya juga bilang belum bisa karena ada tahap-tahapan dalam proses permasalahan itu. kalau sanksi belum bisa, saya katakan kalau memang terbukti dari dari data-data cukup bukti yang kita dapatkan itu kuat, akan dikenakan Sanksi

Memang benar surat pengaduannya sudah masuk ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat,sudah Beberapa bulan Namun Baru sampai ke Saya Hari ini,” kata Anca untuk masuk ke tahap penyelidikan terkait pengaduan ketidak sesuaian Laporan ke BPJS .
Saat dikonfirmasi ke bagian pengawasan Norma Kerja, Kasie Agustin Pratiwi Ningsih SKM Enggan Berkomentar” Bapak silakan ke Paima Pandiangan saja ya untuk mengetahui kasus tersebut Tutup dia saat dikonfirmasi melalui Via seluler,

 

 

 

 

 

 

 

Pewarta : Shem

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *