Walikota Langsa Menantang Hukum… ?

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Provinsi Aceh – Walikota Abdullah, SE alias Toke Seu’um selama beberapa bulan ini viral dengan “sepak terjangnya” mengenai permasalahan dibentuknya PT.PEKOLA (BUMD) dan di glontorkannya uang dari Pemko Langsa ke Perusahaan tersebut dengan beberapa cara salah satunya dengan swakelola beberapa bangunan dari Dinas PUPR Kota Langsa serta dengan sistem bagi hasil yang dianggap sedikit ‘aneh” yaitu Pemko Langsa sebagai Pemodal hanya dapat 20 persen kurang dari keuntungan invenstasinya tersebut.

Permasalahan ini mulai “terkuak” sejak terjadinya kisruh antara PT.PEKOLA dan PT.PKLE, pengelola asset yang dipercayakan oleh Pemko Langsa tersebut, saling tuding dan saling buka-bukaan pun tak terhindarkan lagi di ranah public.

Walikota Langsa yang diharapkan segera turun mengatasi kegaduhan dua perusahaan yang menurut informasinya sebagai orang-orang dekatnya Walikota Langsa ini dan penghasil PAD Kota Langsa, malah terkesan mendiamkan dan membiarkannya terus berlarut-larut, seakan-akan dirinya tidak terlibat dalam permasalahan tersebut.
Akibat kisruh yang luar biasa dan telah ditayangkan di beberapa media local dan media nasional, mulailah “mencuri” perhatian beberapa LSM yang salah satunya adalah Yayasan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR).

Team LASKAR langsung terjun ke Kota Langsa untuk menelusuri apa yang terjadi sebenarnya dengan kisruh-kisruh antara PT.PEKOLA dan PT.PKLE, dan setelah beberapa bulan team LASKAR berada di Kota Langsa tersebut mulailah beberapa data yang penting didapatkan oleh team LASKAR tersebut sehingga bukti-bukti itupun “mendarat” di Kejati Aceh pada tanggal 16 September 2020 dengan nomer agenda 8358.

Walikota Langsa sepertinya sudah mulai bereaksi dengan menunjukkan bahwa dirinya seorang Walikota yang patut diperhitungkan dalam hal tersebut, Walikota Langsa itu mulai merasa terganggu dengan kejadian-kejadian yang mulai diketahui oleh public dan dilaporkan ke Kejati Aceh sehingga dia mencoba meredamnya dengan mengeluarkan beberapa surat kepada Dinas Satpol PP nya untuk memihak kepada PT. PEKOLA dan mengosongkan tempat yang dikelola oleh PT.PKLE secara paksa walau itu bukan ranahnya Satpol PP dikarenakan proses perseteruan antara PT.PEKOLA dan PT.PKLE masih diproses di PTUN dan Pengadilan Negeri Kota Langsa.

Satpol PP Kota Langsa sebagai abdi Negara dan bawahan yang baik, melaksanakan perintah Walikota Langsa tersebut dengan segera mungkin, agar jangan dianggap tidak loyal terhadap Walikota Langsa selaku pimpinannya, sehingga dengan mengabaikan proses hukum yang berlaku di Republik ini Satpol PP Kota Langsa dengan gagah beraninya mulai menjalankan perintah sang Walikota Langsa walau itu salah dan melebihi wewenangnya, sehingga Direktur PT.PKLE telah melakukan laporan pidananya terhadap Satpol PP Kota Langsa yang diduga telah melakukan pengerusakkan dan pencurian asset PT.PKLE di wisata Hutan Manggrove ke Polres Kota Langsa.

Awak media Mitrapol mencoba konfirmasi akan hal tersebut kepada Walikota Langsa melalui sambungan handphonenya akan tetapi sampai berita ini diturunkan tetap tidak dapat tersambung karena terindikasi Walikota Langsa tersebut telah memblokir nomer dari awak media Mitrapol Aceh.

Pantauan kami awak media Mitrapol, dari semua deretan kejadian-kejadian tersebut maka dapat terungkaplah indikasi “hukum kekuasaan” seakan-akan sedang mengintervensi hukum di Negara ini, salah satunya terjadinya dugaan intervensi hukum di Polres Kota Langsa yaitu kasus Perdata dipaksakan ke ranah Pidana…?

Apakah Polres Kota Langsa akan memproses laporan PT.PKLE terhadap dugaan pengerusakkan dan pencurian oleh oknum Satpol PP tersebut dengan cepat dan sesuai prosedur…?

Integritas Polres Kota Langsa seakan sedang di uji dalam penegakkan hukum, akankah hukum akan berlaku sama kepada setiap orang…?

Proses hukum dilaporkannya Walikota Langsa oleh Yayasan LASKAR di Kejati Aceh informasinya mulai mendapatkan tekanan – tekanan oleh Pihak – Pihak tertentu yang merasa dekat dengan Penguasa dan Kajati Aceh…?

Akankah permasalahan ini akan tuntas di Meja Hijau ataupun tuntas di Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS)…?

Seberapa Hebatkah Sang Walikota Langsa tersebut dapat “melawan” Hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini…?

Ntahlah….!

Hanya Tuhanlah yang tau…

 

B E R S A M B U N G…

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *